Jakarta Persindo โ Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi dalam memperkuat sistem penilaian tanah di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam webinar nasional yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Senin (23/02/2026).
Dalam forum yang mengangkat tema โProblematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesiaโ tersebut, Wamen Ossy menekankan bahwa profesi penilai memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kredibilitas dan akurasi nilai aset pertanahan. Menurutnya, tantangan hukum dan dinamika kebijakan menuntut penilai untuk selalu menjunjung tinggi standar, etika, serta kompetensi profesional. โProfesi penilai merupakan pilar penting dalam berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengadaan tanah hingga pengelolaan aset negara. Karena itu, integritas dan kualitas hasil penilaian harus senantiasa terjaga,โ ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah potensi permasalahan yang kerap muncul dalam praktik penilaian, seperti perbedaan metodologi, ketidaklengkapan data, hingga risiko hukum yang dapat berdampak pada penilai. Untuk itu, ia mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Webinar ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, di antaranya perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, dan akademisi. Ratusan peserta yang terdiri dari anggota MAPPI dan masyarakat umum mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari berbagai daerah.
Sementara itu, perwakilan Dewan Pimpinan Nasional MAPPI menyatakan komitmennya untuk terus membangun kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna menciptakan ekosistem penilaian yang profesional dan memiliki kepastian hukum. Organisasi profesi tersebut juga menilai forum diskusi semacam ini penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan regulasi.
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN, lanjut Wamen Ossy, berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian pertanahan melalui penyempurnaan regulasi dan sistem yang semakin terintegrasi. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat mendukung terciptanya sistem penilaian nasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
