Dukung pembentukan team terpadu pengawasan dan pengendalian /pengelolaan rumah kos, villa prbadi dan sejenisnya. serta Team Optimalisasi pendapatan pajak daerah
Badung Bali persindonesia.com – Akhir akhir ini pelaku akomodasi wisata formal (Hotel, Resort hotel ,& City hotel.) serta Asosiasi PHRI mengeluhkan sepinya tingkat hunian akomodasi formal yang cenderung rendah, sementara tingkat kunjungan wisman masih stabil, bahkan sesuai data dari Bandara Ngurah Rai menyatakan bahwa : Secara target jumlah penumpang domestik memang menurun/ tidak tercapai, dilihat bulan Januari, Februari, dan Maret 2025, Selama tiga bulan, pax (jumlah penumpang domestik) itu minus 10 persen, tetapi yang internasional naik 10 persen,” dibanding tahun 2024, Sebagaimana target pemerintah Provinsi Bali bahwa jumlah kunjungan wisman tahun 2025 ditarget 6,5 jt, naik dari capaian tahun 2024 yakni 6,3 jt.
Melihat data tersebut ternyata bahwa kunjungan wisatawan masih stabil tetapi tingkat hunian kamar hotel tidak berbanding lurus, maka pertanyaanya mereka para Wisman itu realnya tinggal dimana ?, sementara itu pemerintah Badung mensinyalir mereka kebanyakan tinggal di Kos kosan, oleh karena itu ada rencana akan dibentuk team pengawasan & penanggulangan pembangunan/pengelolaan rumah kos.
Namun demikian saya mencoba memberikan analisa empirik bahwa wisatawan ternyata tidak hanya tinggal di kos kosan , akan tetapi tersebar juga di Villa Private, di apartement, di town house yang tersebar di Badung dan Denpasar. Oleh karena itu saya dukung penuh upaya pemerintah Badung untuk melakulan pembentukan team Pengawasan & pengendalian /pengelolaan rumah kos dan sejenisnya untuk selanjutnya dapat memperkuat upaya pendataan akomodasi yang jelas, menuju pariwisata yg berkualitas, disisi lain tercipta optimalisasi pendapatan pajak daerah.
Untuk itu harus segera dirumuskan regulasinya, baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan daerah/Perda sebagai payung hukum pelaksanannya. Saya tetap berharap pemerintah Badung untuk tetap memperkuat Supervisi, monitoring & evaluasi melalui unit teknis serta menegakkan lawenforcement, menggencarkan patroli/ kunjungan /visitasi unit terkait seperti Satpol PP, Dinas Pariwisata, & Dpmptsp ke zona zona destinasi.
Selanjutnya saya dorong pemerintah daerah melakukan validasi data akomodasi pariwisata dan sarana prasarana kepariwisataan bekerja sama dengan Puslitbang Universitas Udayana dan lainya untuk menerjunkan Surveyor ke seluruh wilayah Badung, atau melakukan sensus Pariwisata yang komprehensif di Badung untuk mendapatkan data presisi tentang pariwisata, karena hanya dengan data yang baik/valid kita akan bisa merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan secara efectif & produktif.
Oleh karena itu dalam team terpadu juga harus dilibatkan badan statistik, & lembaga pendidikan tinggi. Dilain sisi menjamurnya kos kosan yang diminati para wisman menunjukkan adanya perkembangan keadaan yg dimanfaakan oleh wisman melalui medsos, tentu ini adalah bagian dari kelemahan kita di tingkat supervisi, monitoring dan evaluasi harus dibenahi pula.
Artinya kini ada trend wisatawan memilih Akomodasi sektor non formal dibanding akomodasi formal (hotel, resort, villa, condotel) akomodasi nonformal itu salah satunya adalah kos kosan, villa pribadi, town house hingga Rumah tinggal pribadi, dimana mereka rasakan lebih murah, mudah dan nyaman, akibatnya kualitas pariwisata kita terlihat terdegradasi dan murahan.
Hal ini tidak boleh dibiarkan, dan harus segera dilakukan langkah menggeser kembali pemanfaatan dari akomodasi non formal menuju akomodasi formal sesuai ketentuan yang berlaku.
(Oleh : W.Puspa negara – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung)
