Jakarta Media Persindonesia (persindonesia.com) โ Pemerintah terus mengupayakan percepatan pemulihan pasca-bencana di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah penyediaan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak, yang kini tengah difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam rapat tingkat menteri yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/08/2025), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan perkembangan terkini terkait proses pengadaan tanah untuk lokasi Huntap.
โKami sudah menerima dokumen permohonan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan saat ini prosesnya sedang kami jalankan. Namun, ada beberapa aspek administratif yang masih perlu dilengkapi agar proses ini berjalan sesuai regulasi,โ ungkap Wamen Ossy dalam forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator PMK, Pratikno.
Menurutnya, keberhasilan penyediaan lahan Huntap sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, serta kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat dalam proses pengadaan, agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.
โPenetapan lokasi ini harus melibatkan semua pihak, termasuk memastikan masyarakat adat terlibat dan dilindungi haknya. Jangan sampai ada yang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan,โ ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah langkah koordinatif telah dilakukan, termasuk pemaparan awal (expose) di Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT pada 7 Agustus 2025, serta penyampaian detail dokumen teknis yang dibutuhkan kepada Pemkab Flores Timur pada 11 dan 19 Agustus lalu.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK Pratikno mendorong pendekatan yang lebih strategis dan sistematis dalam penanganan bencana di masa depan. Ia mengusulkan agar zona rawan bencana dipetakan secara lebih detail dan disiapkan sebagai kawasan relokasi potensial sejak awal.
โKalau kita sudah punya peta zona relokasi di wilayah rawan bencana, proses penanganan bisa lebih cepat. Tak perlu lagi menunggu proses penentuan lokasi setiap kali bencana terjadi,โ jelasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Kepala BNPB Suharyanto, Wamen PUPR Diana Kusumastuti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta jajaran pejabat dari kementerian/lembaga lainnya. Dari pihak ATR/BPN, hadir mendampingi Wamen Ossy yakni Plh. Direktur Bina Pencadangan dan Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir.
Langkah-langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Foto : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
( Tim Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
