Menteri (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan pin emas dan piagam penghargaan kepada 74 penerima dari 21 Provinsi.
Jakarta Persindonesia.comΒ β Pemerintah kembali memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan sepanjang tahun 2025. Dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Rabu (03/12/2025), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan pin emas dan piagam penghargaan kepada 74 penerima dari 21 provinsi.
Penghargaan tersebut diberikan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, unsur kepolisian, kejaksaan, hingga masyarakat yang berani melaporkan kasus pertanahan. βTerima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum dan pihak yang terlibat. Semoga kolaborasi ini bisa terus kita jaga dan tingkatkan,β ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Tahun ini, penghargaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Satgas dengan Capaian Melebihi Target Operasi sebanyak 910 orang, kategori Masyarakat Berani Melapor berjumlah 6 orang, serta Anugerah Dharma Bakti bagi 2 orang. Nusron menegaskan bahwa apresiasi tersebut merupakan bentuk penghormatan kepadanya yang secara konsisten mendukung upaya pemberantasan mafia tanah.
Di hadapan para peserta Rakor, Nusron memaparkan berbagai capaian penanganan mafia tanah sepanjang 2025. Ia menyebut 90 dari 107 target kasus berhasil diselesaikan dengan total 185 tersangka. Selain itu, sebanyak 14.315 hektare tanah berhasil diamankan dari upaya penguasaan ilegal. βJika dihitung menggunakan zona nilai tanah, nilai aset yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp23,3 triliun,β jelasnya.
Penyerahan penghargaan dilakukan dengan disaksikan Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; serta Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah, Hendra Gunawan.
Adapun penyematan pin dan penyerahan piagam dilakukan secara simbolis oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; serta Kepala Bareskrim Polri, Syahardiantono.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
