Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Soroti Evolusi Modus Mafia Tanah, Minta Aparat dan Internal BPN Tidak Lengah

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2025 bersama Satgas Anti-Mafia Tanah

Jakarta Persindonesia.com  — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa praktik mafia tanah kini tidak lagi menggunakan pola lama. Menurutnya, kelompok ini terus memperbarui cara kerja serta memperluas jejaring, sehingga penanganan kejahatan pertanahan semakin menantang.

Saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2025 bersama Satgas Anti-Mafia Tanah, Nusron mengingatkan bahwa pemberantasan mafia tanah hanya dapat dilakukan bila seluruh unsur bekerja dengan komitmen kuat. Ia menekankan dua kunci utama: ketegasan aparat penegak hukum serta integritas internal ATR/BPN.

“APH harus tegas, menangkap para pelaku dan menjerat dengan pasal yang tepat. Di sisi lain, jajaran ATR/BPN jangan sampai menjadi bagian dari mata rantai mafia tanah,” ujar Nusron dalam kegiatan yang digelar di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan, sinergi yang berkelanjutan antara kementeriannya dan Satgas Anti-Mafia Tanah menjadi faktor krusial. “Kalau petugas BPN bekerja secara benar, kuat menghadapi tekanan, tidak bermain-main; ditambah APH yang solid, insyaallah masalah ini bisa kita tuntaskan bersama,” lanjutnya.

Dukungan terhadap upaya tersebut juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menilai Rakor ini menjadi momentum memperkuat kerja kolaboratif untuk mewujudkan keadilan agraria.

AHY menekankan bahwa mafia tanah kini semakin lihai memanfaatkan teknologi. Karena itu, ia meminta Satgas Anti-Mafia Tanah terus meningkatkan kemampuan adaptasi, menjaga ketahanan integritas, dan merespons cepat setiap laporan masyarakat.

“Mereka berkembang, semakin pintar dan canggih. Kita harus lebih siap, tidak mudah tergoda, dan responsif dalam menangani setiap aduan,” tegas AHY.

(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementrian Agraria dan Tata Ruang

/Badan Pertanahan Nasional