Komisi III DPRD Badung Soroti Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Anggaran 2025

Rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah membahas evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025

 

Mangupura persindonesia.com , 6 November 2025 — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah untuk membahas evaluasi penggunaan anggaran tahun 2025. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Badung dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rapat tersebut, para anggota dewan menyoroti beberapa aspek penting, mulai dari realisasi belanja daerah, serapan anggaran, hingga capaian program prioritas di masing-masing OPD.

Ketua Komisi III DPRD Badung menyampaikan bahwa evaluasi anggaran bukan hanya bersifat administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral DPRD dalam memastikan keuangan daerah digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.  “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata. Transparansi dan efisiensi adalah kunci agar pembangunan di Badung berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain meninjau capaian program fisik dan nonfisik, Komisi III juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan proyek infrastruktur, sektor pelayanan publik, serta optimalisasi pendapatan daerah. Beberapa catatan dan rekomendasi disampaikan kepada OPD terkait agar pelaksanaan anggaran di triwulan berikutnya lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan perangkat daerah menyampaikan paparan mengenai progres kegiatan dan kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk faktor teknis dan administrasi yang memengaruhi serapan anggaran.

Komisi III DPRD Badung berharap hasil rapat kerja ini dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD, serta memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

@tim*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *