Sinergi Pemerintah dan Adat Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Badung

Badung Persindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya di tengah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata. Penguatan peran lembaga adat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berakar pada kearifan lokal.

Hal tersebut disampaikan Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat menghadiri kegiatan Lokasabha VI Pratisentana Bendesa Manik Mas (PBMM) Kabupaten Badung yang berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Minggu (12/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Menurutnya, nilai-nilai budaya dan adat Bali harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan. “Pembangunan di Badung harus tetap berpijak pada budaya dan kearifan lokal. Peran organisasi adat seperti PBMM sangat strategis dalam menjaga harmoni dan memperkuat identitas daerah,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga solidaritas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Selain itu, generasi muda didorong untuk lebih aktif dalam melestarikan budaya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya organisasi adat sebagai penguat tanggung jawab sosial di tengah dinamika zaman. Ia menyebut lembaga adat tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai kekuatan pemersatu masyarakat. “Organisasi adat harus mampu menjaga warisan leluhur sekaligus menjawab tantangan modern, sehingga tetap relevan dalam mendukung pembangunan Bali ke depan,” tegasnya.

Ketua Umum PBMM Kabupaten Badung, Jro Gede Komang Widiarta, turut mengajak seluruh anggota untuk meningkatkan semangat pengabdian. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dalam memahami jati diri serta kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali I Komang Nova Sewi Putra, anggota DPRD Badung, Ida Cokorda Mengwi XIII, serta berbagai unsur adat dan pemerintahan di Kabupaten Badung.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan lembaga adat, diharapkan pembangunan di Badung dapat berjalan selaras tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tetap kokoh dalam menjaga nilai-nilai budaya Bali.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *