Persindonesia.com Jembrana – Hardiknas 2026 kembali menggaungkan nama Ki Hadjar Dewantara. Spanduk bertuliskan Tut Wuri Handayani terpampang di pagar sekolah, sementara pidato para pejabat kembali mengutip semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha. Namun, di tengah seremoni tersebut, Jembrana justru dihadapkan pada dua realitas pahit: kekurangan tenaga pendidik dan persoalan disiplin guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jembrana, I Dewa Putu Manu Priodha, menilai kondisi tersebut sebagai ironi dunia pendidikan.
“Kita meneriakkan semangat Ki Hadjar saat upacara, tetapi di sisi lain membiarkan ratusan murid belajar tanpa guru tetap. Lebih memprihatinkan lagi, ada guru P3K yang sudah digaji negara justru datang terlambat dan mengajar tanpa persiapan,” tegasnya, Kamis (2/5/2026).
Ontario Social Coffee Gelar Turnamen Catur Dihadiri Pengkot Percasi Denpasar
Menurutnya, krisis guru di Jembrana masih menjadi persoalan serius. Sejumlah sekolah dasar di wilayah pelosok hingga sekolah menengah pertama mengalami kekurangan guru mata pelajaran. Kondisi ini memaksa sekolah menutup kekosongan dengan mengandalkan guru P3K.
Namun persoalan pendidikan, kata Dewa Manu, tidak berhenti pada jumlah tenaga pengajar. Ia mengungkap adanya keluhan dari sejumlah kepala sekolah terkait kedisiplinan guru P3K. Beberapa di antaranya disebut bolos tanpa keterangan, enggan menjalankan tugas piket, hingga hadir di kelas hanya untuk menggugurkan kewajiban.
“Banyak yang mengejar status ASN, tetapi melupakan esensi menjadi guru. Ki Hadjar menuntut keteladanan, bukan sekadar absensi,” ujarnya.
SSB Manistutu United Juara 1 Piala Dunia Anak Indonesia Region Bali
Dalam filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, lanjut Dewa, guru diposisikan sebagai pamong yang menuntun dengan teladan, mendidik dengan disiplin, dan memerdekakan siswa melalui tanggung jawab. Ketika sekolah kekurangan guru, hak siswa untuk memperoleh pendampingan optimal ikut terampas. Begitu pula saat tenaga pendidik tidak menunjukkan etos kerja yang baik, siswa kehilangan figur panutan.
“Kalau dua persoalan ini terus dibiarkan, Hardiknas hanya akan menjadi panggung kosong tanpa makna,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai turut mengancam cita-cita besar pembangunan sumber daya manusia di Jembrana, termasuk program “1 Keluarga 1 Sarjana” maupun “Bali Go Global”.
Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Dorong Kolaborasi Atasi Anak Tidak Sekolah
Bagaimana anak-anak di desa dapat mengejar pendidikan tinggi jika sejak sekolah dasar mereka tidak memiliki guru tetap? Bagaimana mereka dipersiapkan menghadapi pasar kerja global jika justru melihat contoh indisipliner dari tenaga pendidik?
Atas kondisi itu, Dewa Manu mendesak Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil langkah konkret.
Pertama, Pemkab diminta melakukan pemetaan kebutuhan guru secara objektif dan membuka formasi sesuai kekurangan riil di lapangan, bukan sekadar solusi sementara melalui pola tambal sulam. Kedua, Dinas Pendidikan harus memperketat evaluasi kinerja guru P3K dan menegakkan disiplin secara konsisten.
Salut! Warga Yeh Embang Kauh Estafet Batu Demi Rampungkan Jembatan Perintis Garuda
“Berikan pembinaan, tetapi jangan ragu mengambil tindakan tegas hingga pemutusan kontrak jika pelanggaran dilakukan berulang. Selamatkan murid, bukan melindungi guru bermasalah,” tegasnya.
Momentum Hardiknas 2026, lanjutnya, seharusnya menjadi ruang refleksi bersama. Menghormati Ki Hadjar Dewantara tidak cukup lewat upacara dan slogan, tetapi dengan memastikan setiap ruang kelas memiliki guru yang memadai, kompeten, dan berintegritas.
Upacara tahunan tidak akan mengubah masa depan bangsa. Yang menentukan adalah kehadiran guru yang disiplin, bertanggung jawab, dan mengajar dengan sepenuh hati.
Tanpa keberanian menyelesaikan persoalan kekurangan guru dan disiplin tenaga P3K, semangat Ki Hadjar Dewantara hanya akan menjadi simbol kosong. Dan sejarah, pada akhirnya, akan mencatat kegagalan itu. Ts
