Tanpa Investor, Wisata Karangsewu Sukses Dikelola Masyarakat Lokal

Persindonesia.com Jembrana – Pengelolaan kawasan wisata tradisional Karangsewu yang berada di kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), kini resmi diserahkan kepada masyarakat setempat di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Pengelolaan dilakukan oleh tiga kelompok nelayan, yakni Kelompok Nelayan Karangsewu, Kelompok Nelayan Teluk Asri, dan Kelompok Nelayan Segara Merta yang kemudian melebur menjadi Kelompok Ekowisata Alam Karangsewu.

Kepala SPTN Wilayah I Jembrana, Isai Yusidarta, mengatakan pengelolaan objek wisata Karangsewu mulai diserahkan kepada masyarakat sejak Januari 2026. Menurutnya, langkah tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di kawasan konservasi TNBB.

“Ini menjadi sejarah bagaimana Taman Nasional bersama masyarakat mengembangkan Objek Daya Tarik Wisata Alam Karangsewu berbasis masyarakat. Siapapun pimpinannya nanti, konsep pengelolaan oleh masyarakat harus tetap konsisten,” ujarnya, Minggu (24/5).

Bunut Bolong Ikon Wisata Unik di Pekutatan – Jembrana

Isai menegaskan pihaknya menolak keterlibatan investor dalam pengelolaan wisata Karangsewu. Meski sempat ada sejumlah investor yang tertarik, TNBB memilih tetap mempertahankan pengelolaan oleh masyarakat lokal.

“Kami sudah menandatangani kontrak dengan masyarakat. Jadi tidak boleh ada investor masuk. Kawasan ini memang disiapkan untuk masyarakat agar bisa berkembang, mengelola wisata, dan mendapatkan penghasilan tanpa merusak bentang alam yang ada,” katanya.

Ia menjelaskan, konsep pengelolaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Selain itu, pengembangan wisata juga dilakukan dengan pendekatan konservasi dan edukasi lingkungan.

Pariwisata Penggerak Utama Perekonomian Bali

TNBB juga menggandeng PT PLN Indonesia Power PLTG Gilimanuk untuk mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok pengelola wisata melalui program community development. Dukungan yang diberikan meliputi pelatihan, bimbingan teknis, hingga kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove.

“Ekosistem asli tetap dipertahankan. Kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi karena merupakan zona perikanan tradisional yang dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun. Selain wisata, kawasan ini juga menjadi sarana pendidikan, penelitian, hingga pengembangan konservasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Ekowisata Alam Karangsewu, Baehaqi, mengungkapkan sejak pengelolaan diserahkan kepada masyarakat, perkembangan wisata Karangsewu cukup signifikan. Dalam tiga bulan terakhir, omzet yang diperoleh mencapai sekitar Rp250 juta.

Penasihat Ahli Kapolri Apresiasi PMJ Ungkap 127 Kasus Kejahatan Jalanan

Menurutnya, aktivitas camping menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Jumlah wisatawan yang datang rata-rata mencapai 200 orang per bulan, bahkan saat akhir pekan dan hari libur bisa mencapai 85 pengunjung per hari. “Mayoritas pengunjung berasal dari Bali, tapi ada juga dari Pulau Jawa,” katanya.

Selain camping, wisatawan juga dapat menikmati berbagai aktivitas lain seperti bird watching, kano, menyusuri hutan mangrove dengan perahu, hingga memancing. Ke depan, kelompok pengelola juga berencana mengembangkan wisata diving, fotografi bawah laut, adopsi mangrove, dan adopsi karang.

Baehaqi menambahkan pengembangan wisata turut mendapat dukungan dari program CSR PLN Peduli yang membantu pengembangan sarana dan kegiatan konservasi di kawasan Karangsewu.

Ekowisata Mangrove Batu Lumbang, Destinasi Wisata Tersembunyi di Pesisir Selatan Kota Denpasar

Di sisi lain, Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, menyambut baik kerja sama pengelolaan wisata tersebut. Ia menilai keberadaan wisata Karangsewu yang dikelola masyarakat mampu meningkatkan pendapatan warga dan menggerakkan pelaku UMKM setempat.

“Dulu sebelum ada izin pengelolaan, UMKM di Karangsewu sangat kesulitan mencari penghasilan. Tetapi sekarang setelah dikelola kelompok masyarakat, kondisinya sangat berbeda. Hampir setiap hari ramai pengunjung dan penghasilan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Menurut Tony, keberhasilan pengelolaan wisata berbasis masyarakat tersebut menjadi contoh positif pemberdayaan warga di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. TS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *