PERSINDONESIA.COM – Penghargaan dan terima kasih yang tulus disampaikan Pemerintah Daerah (Pemda) Bangli atas Pandangan Umum yang telah diberikan Fraksi-Fraksi di DPRD Bangli terhadap penyampian Rancangan Peraturan Daerah (Ranparda) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD 2025. Pandangan yang disampaikan mencermikan perhatian yang mendalam dan penuh tanggung jawab terhadap kemajuan Kabupaten Bangli.
Terkait tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Gabungan Restorasi Raya mengenai kelemahan pengendalian manajemen kas dan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, kami akan berusaha melaksanakan saran dan masukan tersebut, sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa terlaksana dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan, Wakil Bupati (Wabup) Bangli, I Wayan Diar saat menghadiri sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda tanggapan Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua, I Nyoman Budiada dan I Komang Carles, hari Jumat (10/7/2026).
Baca Juga : DPRD Bangli Dorong Pemda Segera Tuntaskan Penyelesaian Temuan BPK
Lebih lanjut, terhadap pandangan umum Fraksi Partai Golkar, pihaknya sangat mengapresiasi atas dukungannya untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar berorientasi pada hasil (outcome), sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu. “Kami juga mengapresiasi dukungan Fraksi Golkar pada penerapan inovasi kebijakan, digitalisasi pelayanan, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dalam rangka optimalisasi PAD”, beber Diar.
Selain itu, atas saran untuk meningkatkan kualitas perencanaan agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Dan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan internal serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan tuntas.
“Kami berkomitmen akan melaksanakan program dan kegiatan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata Wabup Diar.
Terkait saran tentang pengendalian pelaksanaan program pada penguatan sektor-sektor unggulan Kabupaten Bangli. “Kami sepakat arah pembangunan dititik beratkan pada sektor pertanian, pariwisata berbasis budaya dan alam, ekonomi kreatif, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah,” sebutnya.
Kata Diar, menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pihaknya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang mendalam atas dukungan dan dorongannya mengenai langkah Pemerintah Daerah untuk selalu memperbaiki tata kelola keuangan melalui peningkatan kualitas perencanaan kas, sinkronisasi antara target pendapatan dan realisasi belanja, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Ini akan dijadikan instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga : SMSI Pusat Anugerahi Bupati Sanjaya Penghargaan Sahabat Pers Indonesia
“Atas kerjasama Pemerintah Daerah dengan DPRD yang baik semoga kita mampu selalu mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” ungkapnya.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bukan hanya tentang bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan, tetapi tentang bagaimana amanah rakyat dijaga. “Ketulusan hati dalam setiap proses penyusunannya akan melahirkan akuntabilitas, memperkuat kepercayaan, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Diar.(*)
