Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara daring
Gianyar Persindonesia.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar terus memperkuat komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., didampingi Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa beserta jajaran terkait, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara daring pada Rabu (15/07/2026).
Rapat diawali dengan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, agenda dilanjutkan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan fokus pembahasan yang sama.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., mengatakan bahwa keikutsertaan dalam rapat tersebut merupakan bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Melalui forum ini kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara serta penguatan akuntabilitas kinerja. Informasi yang diperoleh akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar I Gusti Putu Darma Astika.
Sinergi antara pemerintah pusat dan seluruh satuan kerja di daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan arahan yang disampaikan dalam forum nasional akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.
Melalui partisipasi aktif dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar berharap dapat terus menyelaraskan pelaksanaan program kerja dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima demi memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan kepada masyarakat.
Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
