Persindonesia.com Jembrana – Kondisi keuangan Rumah Sakit Umum (RSU) Negara menjadi perhatian utama dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana mendesak Pemerintah Kabupaten Jembrana segera melakukan audit menyeluruh terhadap rumah sakit daerah tersebut sebagai langkah awal membenahi persoalan keuangan dan pelayanan.
Desakan itu mengemuka setelah Banggar menerima informasi adanya perbedaan data mengenai besaran utang RSU Negara. Dalam rapat sebelumnya, pemerintah daerah menyebut beban utang rumah sakit telah turun hingga di bawah Rp30 miliar. Namun, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi III DPRD dengan manajemen RSU Negara pada hari yang sama, utang rumah sakit masih tercatat sekitar Rp33,4 miliar dan belum mengalami penurunan yang signifikan.
Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi pada Selasa (28/7/2026) menegaskan, penyelesaian persoalan rumah sakit tidak cukup hanya dengan memberikan tambahan anggaran atau subsidi. Menurutnya, akar permasalahan harus diketahui terlebih dahulu melalui audit sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Kalau hanya memberikan subsidi tanpa menyelesaikan akar masalahnya, persoalan rumah sakit akan terus berulang. Audit diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah penyelamatan rumah sakit,” tegasnya.
Badung Mulai Ground Breaking Jls Dan Shortcut Berawa–umalas–kedampang–teuku Umar Barat
Sementara Anggota Banggar, Ir. I Ketut Suastika Yasa, juga meminta pemerintah membuka secara transparan kondisi keuangan RSU Negara, mulai dari jumlah pegawai, beban belanja pegawai, hingga perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran rumah sakit.
Menurutnya, penambahan anggaran tanpa pembenahan tata kelola hanya akan menjadi solusi sementara. “Apabila pelayanan terus menurun, masyarakat akan semakin memilih rumah sakit swasta sehingga pendapatan RSU Negara semakin tergerus,” jelasnya.
Sorotan serupa disampaikan Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa. Berdasarkan hasil rapat kerja dengan manajemen rumah sakit, pendapatan RSU Negara pada 2026 turun menjadi rata-rata sekitar Rp6,2 miliar per bulan. Angka itu lebih rendah dibandingkan pendapatan pada 2024 dan 2025 yang berkisar Rp7 miliar hingga Rp8 miliar per bulan.
Penurunan pendapatan tersebut dipicu berkurangnya jumlah kunjungan pasien. Dampaknya, kemampuan operasional rumah sakit ikut menurun. Dalam rapat diungkapkan bahwa pembelian obat senilai sekitar Rp300 juta hanya mampu memenuhi kebutuhan pelayanan selama kurang lebih satu minggu.
Dorong Mutu Madrasah, Kemenag Jakarta Utara Resmi Buka Gelaran nJMC 2026
“Rumah sakit harus diselamatkan karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat. Kalau memang ada regulasi yang perlu diperbaiki, maka harus segera dilakukan agar pelayanan tidak semakin menurun,” ujar Merta Yasa.
Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, turut mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak akan berarti apabila masyarakat justru kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan akibat keterbatasan obat maupun kondisi keuangan rumah sakit. Ia juga mempertanyakan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di tengah kebutuhan mendesak RSU Negara.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekda Jembrana I Made Budiasa menyatakan usulan audit internal terhadap RSU Negara akan disampaikan kepada Bupati Jembrana sebagai bahan pertimbangan. “Audit bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi akar persoalan agar solusi yang diambil tepat sasaran,” jelasnya.
Operasi Pekat Agung 2026, Kepolisian Gianyar Obok-Obok 3 Tempat Hiburan Malam di Bitera
Budiasa juga mengungkapkan pemerintah sebelumnya sempat mengkaji skema pinjaman sebagai alternatif membantu kondisi keuangan rumah sakit. Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terbentur mekanisme penganggaran daerah.
Sementara itu, Kepala BPKAD Jembrana I Gede Gusdiendi menyatakan, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas meski ruang fiskal daerah semakin sempit akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. “Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan sebagian Silpa untuk memenuhi kebutuhan prioritas rumah sakit, khususnya penyediaan obat-obatan, setelah hasil audit memberikan gambaran yang jelas mengenai sumber persoalan,” ucapnya.
Rapat Banggar akhirnya menyepakati bahwa audit menyeluruh terhadap RSU Negara menjadi langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Hasil audit tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan penyelamatan rumah sakit, baik dalam aspek tata kelola, keuangan, maupun peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ts
