Persindonesia.com Negara – Seorang anak perempuan yang diduga masih di bawah umur ditemukan sedang melayani tamu di salah satu tempat hiburan malam (THM) atau kafe di wilayah Kabupaten Jembrana. Temuan itu kini didalami Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jembrana melalui Unit IV sebagai dugaan tindak pidana eksploitasi anak.
Kasus ini terkuak setelah warga melaporkan dugaan adanya pekerja anak di sebuah kafe kepada polisi, Minggu (15/11/2026) malam sekitar pukul 20.00 Wita. Laporan itu tidak dibiarkan mengendap — petugas bergerak mendatangi lokasi yang dimaksud untuk mengecek langsung kebenaran informasi tersebut.
Di tempat usaha tersebut, petugas menemukan seorang perempuan yang diduga masih berusia di bawah umur sedang melayani tamu. Petugas kemudian memeriksa pengelola tempat usaha terkait identitas dan usia pekerja yang bersangkutan. Karena pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen identitas pekerja tersebut, yang bersangkutan dibawa ke Polres Jembrana untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Serahkan Santunan KORPRI, Bupati Kembang: Pensiun Bukan Berhenti Berkarya
Dalam penanganan perkara ini, penyidik mendalami dugaan adanya unsur eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual, termasuk bagaimana proses perekrutannya, tujuan mempekerjakan anak, bentuk pekerjaan yang dilakukan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Dugaan tindak pidana tersebut didalami berdasarkan ketentuan Pasal 455 KUHPidana tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 88 juncto Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gede Alit Darmana membenarkan adanya dugaan kasus tersebut. Ia menyatakan penyidik masih mendalami perkara ini. “Saat ini kami masih mendalami kasus dugaan TPPO ini. Nanti kami pasti akan rilis ke media,” jelasnya, Selasa (17/11/2026).
Wagub Giri Hadiri Karya Agung di Pura Dalem Desa Batuagung, Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga
Pihaknya menegaskan, penanganan perkara ini masih dalam tahap penyelidikan dan pendalaman. Oleh karena itu, setiap pihak tetap harus dihormati asas praduga tak bersalahnya sampai terdapat penetapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. KS






