Persindonesia.com Jembrana – Kabupaten Jembrana yang merupakan kabupaten termiskin di Bali kian tercekik setelah kebijkana pemerintah pusat melakukan pemangkasan hampir Rp 100 miliar. Pemerintah pusat juga mengosongkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada APBD 2026, sementara DAU bebas turut terpotong hingga Rp15 miliar. Untuk menopang anggaran untuk kesejahteraan masyarakat beberapa kegiatan di dinas dihentikan.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutarmi, membenarkan pemangkasan tersebut. “Sebelumnya kami sudah ketok palu dalam rapat paripurna untuk APBD Induk 2026. TKD kita memang dipotong hampir Rp100 miliar. DAU Pendidikan dinolkan, DAU Kesehatan dinolkan, dan DAU Bebas dipotong hampir Rp15 miliar,” ujarnya, Jumat (13/12)
Sutarmi menyebut pemotongan ini menjadi tantangan besar bagi daerah, mengingat sektor kesehatan dan pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Dengan tidak adanya alokasi dana dari pusat, pemerintah daerah harus mengatur ulang belanja dan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak.
Khitanan Massal Digelar di Masjid Baitul Muslim Surabaya
Meski demikian, pemerintah pusat memberikan opsi agar pemerintah daerah mengusulkan program prioritas yang nantinya akan direalisasikan langsung oleh kementerian terkait dalam bentuk kegiatan, bukan dana transfer. “Pusat akan memberikan kegiatan langsung ke daerah. Kita hanya mengusulkan program yang dibutuhkan,” kata Sutarmi.
Sementara itu, pemotongan pada DAU Bebas turut berdampak pada belanja pegawai. Di dalamnya terdapat komponen gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Dengan dinolkannya DAU tersebut, kita harus mengambil kebijakan, salah satunya meniadakan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum pada 2026. Seluruh anggaran dialihkan ke OPD lain yang lebih membutuhkan, terutama untuk memenuhi TPP. Kita tidak ingin TPP dipotong,” tegasnya.
Untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan infrastruktur, Pemkab Jembrana telah mengajukan usulan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada sejumlah pemerintah daerah di Bali, yakni Kabupaten Gianyar, Badung, Denpasar, serta Pemerintah Provinsi Bali.
Gus Bupati Hadirkan Program Mlijo Cinta Bukti Keberpihakan Pemkab Jember Terhadap UMKM
“Sesuai kesepatan dengan bapak Gubernur, mereka memberikan persentase bantuan kepada kita untuk pembangunan insfratruktur pada 2026. Sedangkan untuk sektor sekolah dan pendidikan, usulan sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya. Ts
