Jakarta persindonesia.com β Upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan kembali mendapatkan apresiasi nasional. Pada ajang Be Award 2025 yang merupakan bagian dari Digital Trust 360 Summit oleh BSSN RI, ATR/BPN dinobatkan sebagai Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Paling Masif untuk kategori instansi pusat dan BUMN.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni yang digelar di Gedung Sasono Langen Budoyo, TMII, Kamis (20/11/2025). Pengakuan ini diberikan setelah ATR/BPN dinilai konsisten menerapkan TTE di berbagai lini proses bisnis, sehingga mempercepat layanan dan meningkatkan keamanan dokumen negara.
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menyampaikan bahwa implementasi TTE menjadi salah satu kunci sukses transformasi digital di kementerian tersebut. βBSSN dan BSRe terus mendorong pemanfaatan TTE sebagai standar baru administrasi pemerintahan. ATR/BPN adalah salah satu instansi yang paling agresif dalam penerapannya,β ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Menurut Dwi Budi, penggunaan TTE di ATR/BPN mencakup seluruh proses, mulai dari sistem persuratan, dokumen keuangan, hingga layanan strategis seperti Sertipikat Elektronik. Total dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik mencapai 81 juta, angka yang mencerminkan pemanfaatan masif dari seluruh jenjang pegawai. βSemua surat dari Eselon 1 sampai Eselon 3 sudah full TTE,β tambahnya.
Selain ATR/BPN, penghargaan Be Award juga diberikan kepada beberapa instansi lain, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Bandung untuk kategori masing-masing. Namun ATR/BPN menjadi satu-satunya kementerian yang meraih penghargaan untuk kategori tingkat pusat.
Dwi Budi menegaskan bahwa penggunaan TTE tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga meningkatkan keamanan dokumen. βDengan TTE, penandatanganan bisa dilakukan di mana saja. Paraf pun real time. Dan yang paling penting, jauh lebih aman dibanding tanda tangan manual yang rentan dipalsukan,β jelasnya.
Selain memperluas pemanfaatan TTE, ATR/BPN juga memperkuat sistem pertahanan siber melalui multi-factor authentication (MFA) dan audit keamanan rutin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh data pertanahan yang dikelola kementerian tetap aman dari ancaman digital.
Berbicara mengenai arah transformasi ke depan, Dwi Budi menegaskan bahwa ATR/BPN akan terus mendorong inovasi layanan digital. Ia mencontohkan aplikasi Sentuh Tanahku, yang kini memungkinkan masyarakat melakukan swaplotting, mengecek biaya layanan, hingga memantau proses pengurusan pertanahan secara mandiri. βTransformasi digital adalah perjalanan tanpa garis finish. Masyarakat menuntut layanan yang cepat dan mudah, dan kami harus menjawab itu,β pungkasnya.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
