Jakarta, persindonesia.com, 25 Agustus 2025 โ Komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi semakin nyata dengan keterlibatan aktif Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui program sertipikasi tanah dan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN memastikan para transmigran memiliki dasar legal untuk mengelola lahan secara berkelanjutan dan produktif.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan hal ini dalam kegiatan Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Kegiatan ini melibatkan 2.000 akademisi yang akan diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi di Indonesia.
โTanpa kepastian hukum atas tanah, mustahil program transmigrasi bisa berjalan efektif. Sertipikat tanah bukan hanya bentuk legalitas, tapi juga modal dasar untuk kehidupan yang layak bagi para transmigran,โ tegas Ossy Dermawan di hadapan para peserta ekspedisi.
Program sertipikasi ini, menurutnya, menjadi fondasi bagi pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya dalam aspek Penataan Akses. Dengan kepemilikan tanah yang sah, para transmigran dapat lebih mudah mengakses fasilitas pembiayaan, pelatihan usaha, hingga teknologi pertanian modern.
Namun demikian, Wamen Ossy mengingatkan bahwa pemberian sertipikat tanah harus diikuti dengan pendampingan yang kuat agar lahan benar-benar dimanfaatkan. Ia menyoroti pentingnya mencegah praktik jual beli tanah secara cepat oleh penerima sertipikat yang akhirnya kembali ke titik awal: tidak memiliki lahan.
โKita tidak ingin tanah hanya berpindah tangan ke pihak yang lebih kuat secara ekonomi. Reforma Agraria harus menjamin bahwa tanah menjadi alat produksi yang menciptakan kesejahteraan,โ tambahnya.
Setelah sesi pembekalan, 2.000 peserta Ekspedisi Patriot Transmigrasi resmi dilepas secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tim ini akan bertugas melakukan riset serta pemetaan potensi ekonomi di 154 titik kawasan transmigrasi.
Selain Menko AHY dan Wamen Ossy, acara pelepasan juga dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman dan sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Turut mendampingi Wamen Ossy, Tenaga Ahli ATR/BPN Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin.
Langkah strategis ATR/BPN ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam mencapai visi pembangunan inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam agenda besar Asta Cita.
( Humas ATR/BPN Gianyar )
Foto & Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
