Kategori: MEDIA PERS INDONESIA

Studi tiru Pemkab Bandung Gali Strategi Penerapan ‘web Service’ 

MANGUPURA Persindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dengan platform pemesanan hotel. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan akurasi data transaksi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak sektor perhotelan.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menjelaskan sistem tersebut akan memberikan akses terhadap data pemesanan hotel secara lebih akurat. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui jumlah tamu yang menginap beserta lokasi hotel yang digunakan, sehingga memudahkan proses verifikasi di lapangan.  “Apabila kerja sama dengan platform digital ini berjalan optimal, kami akan memiliki data yang valid mengenai tamu yang menginap di setiap hotel. Tim verifikasi tinggal mencocokkan data tersebut saat melakukan audit. Jika ditemukan perbedaan antara data transaksi dan laporan wajib pajak, maka tindakan tegas akan segera dilakukan,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, penerapan sistem digital tersebut tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga diharapkan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara jujur dan transparan. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, Pemkab Badung optimistis penerimaan PAD akan terus meningkat dan mampu melampaui realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengatakan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung bertujuan mempelajari berbagai inovasi yang diterapkan dalam meningkatkan PAD, termasuk pemanfaatan aplikasi Web Service yang dikembangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung.

Ia menilai pengalaman Badung dalam mengintegrasikan teknologi dengan sistem perpajakan daerah dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Bandung. Pasalnya, potensi penerimaan pajak di wilayahnya masih cukup besar dan belum tergarap secara maksimal.  “Melalui studi tiru ini, kami berharap memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan Web Service sehingga dapat diadaptasi di Kabupaten Bandung. Harapannya, potensi PAD yang selama ini belum optimal dapat dimaksimalkan melalui sistem yang lebih modern dan akuntabel,” kata Dadang Supriatna. @Krg*

Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025

Persindonesia.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Ruang Sidang Utama DPRD Badung.

Turut mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua I DPRD A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri seluruh anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, apresiasi, serta sejumlah catatan strategis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya hingga proses evaluasi oleh Gubernur Bali sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Yayuk Agustin Lessy memberikan perhatian khusus terhadap besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang mencapai sekitar Rp1,19 triliun. Fraksi menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD agar perencanaan anggaran ke depan lebih realistis, terukur, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penyusunan APBD yang akurat akan meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya I Made Suparta menyoroti pentingnya memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu pilar ekonomi daerah. Fraksi menilai Badung perlu terus mendorong pembangunan sektor pertanian agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Selain meningkatkan kesejahteraan petani, penguatan sektor pertanian dinilai mampu menciptakan keseimbangan struktur ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Badung.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah. Berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Badung.

@Krg*

Rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung

BADUNG, Persindonesia.com – Komisi III DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung di Ruang Gosana II DPRD Badung, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun sebagai bagian dari evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, didampingi anggota Komisi III, yakni I Nyoman Satria, I Made Yudana, I Made Retha, I Wayan Sandra, dan I Nyoman Karyana. Pembahasan dilakukan guna memperoleh pemahaman yang sama antara legislatif dan perangkat daerah terkait faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya SILPA tersebut.

Menurut Ponda Wirawan, kesamaan persepsi sangat diperlukan agar DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa pembahasan ini bukan sekadar melihat besaran SILPA, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.  “Kami ingin memastikan DPRD dan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai terbentuknya SILPA sebesar Rp1,1 triliun, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD,” ujar Ponda Wirawan.

Ia menambahkan, setiap kebijakan anggaran yang disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD harus mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Badung, I Ketut Wisuda, menjelaskan bahwa SILPA merupakan salah satu komponen penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Menurutnya, daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat dan tingkat kemandirian keuangan tinggi perlu menjaga ketersediaan dana melalui SILPA untuk memenuhi berbagai kewajiban belanja pada awal tahun anggaran.

Ia menegaskan bahwa keberadaan SILPA bukan semata-mata menunjukkan anggaran yang tidak terserap, tetapi juga menjadi instrumen pengelolaan kas daerah agar program pemerintahan tetap berjalan sebelum penerimaan daerah masuk secara optimal.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Badung bersama BPKAD dan Bapenda berkomitmen memperkuat koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai mekanisme penyusunan dan pengelolaan APBD Kabupaten Badung.  @Krg*

GIANYAR, Persindonesia.com – Dalam rangka memperingati Rahina Tilem Sasih Kasa, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menggelar persembahyangan bersama pada Selasa (14/7/2026). Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kantor tersebut diikuti oleh seluruh pegawai beragama Hindu sebagai bentuk penguatan nilai spiritual sekaligus memohon keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Suasana persembahyangan berlangsung dengan khidmat dan penuh rasa syukur. Seluruh pegawai memanjatkan doa ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberikan tuntunan, kesehatan, keselamatan, serta kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanah sebagai aparatur negara.

Kegiatan keagamaan ini menjadi bagian dari upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dalam menjaga keseimbangan antara pelaksanaan tugas kedinasan dengan pembinaan nilai-nilai spiritual. Melalui momentum Rahina Tilem Sasih Kasa, diharapkan seluruh pegawai semakin memperkuat integritas, keharmonisan, serta semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., mengatakan persembahyangan bersama bukan sekadar kegiatan rutin keagamaan, tetapi juga menjadi sarana introspeksi diri agar setiap pegawai mampu menjalankan tugas dengan hati yang tulus dan penuh tanggung jawab.  “Rahina Tilem merupakan momentum untuk menyucikan pikiran, memperkuat rasa syukur, serta memohon tuntunan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga semangat kebersamaan dan pengabdian yang kita bangun terus menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin profesional, berintegritas, dan terpercaya,” ujar I Gusti Putu Darma Astika.

Melalui pelaksanaan persembahyangan bersama ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang tidak hanya berlandaskan profesionalisme, tetapi juga didukung oleh nilai-nilai spiritual, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang humanis, berkualitas, serta membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupatan Gianyar.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali

DENPASAR Persindonesia.com –  Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (14/7).

Mengawali penyampaian jawaban Gubernur, Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali atas berbagai saran, masukan, dan pandangan konstruktif yang telah disampaikan. Pemerintah Provinsi Bali memandang seluruh masukan tersebut sebagai bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas.

Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Opini tersebut merupakan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tata kelola yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali mengenai potensi kelebihan pembayaran pada pembangunan Turyapada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Bali menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti sesuai action plan yang telah disusun.

Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan penjelasan atas pandangan fraksi mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk peningkatan penerimaan retribusi daerah dan pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Menurut pemerintah, peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Disampaikan pula bahwa tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh perkembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang melampaui target juga mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah melalui penguatan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Sementara itu, realisasi retribusi daerah yang melampaui target dipengaruhi oleh adanya sumber penerimaan baru yang sebelumnya belum direncanakan, yakni kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra kerja sama.

Berkenaan dengan Pungutan Wisatawan Asing, Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai realisasi belanja daerah, belanja modal, serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kualitas pengelolaan APBD akan terus ditingkatkan. Dijelaskan bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 merupakan akumulasi dari berbagai komponen, termasuk dana yang bersifat terikat serta efisiensi pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, terkait usulan Fraksi Demokrat-NasDem mengenai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bali untuk pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengalokasikan anggaran BKK secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kapasitas fiskal daerah, serta skala prioritas pembangunan.

Pemerintah Provinsi Bali juga meyakini bahwa kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD akan menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas guna mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Usai rapat paripurna, saat diwawancarai awak media, Wakil Gubernur Giri Prasta menjelaskan bahwa Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Bali secara rutin melaporkan perkembangan KEK Sanur maupun KEK Kura Kura kepada Dewan Nasional KEK.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengembangan KEK harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang menjadi identitas Bali. “Bali boleh maju, tetapi jangan sampai melupakan akar adat dan budaya kita. Pembangunan jangan sampai melanggar tatanan agama, adat, tradisi, seni, dan budaya Bali. Identitas Bali harus tetap jelas,” tegasnya.

Menutup penyampaian Jawaban Gubernur, Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik komitmen seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali untuk melanjutkan pembahasan Raperda sesuai mekanisme yang berlaku. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari penyempurnaan substansi Raperda sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.*

Gubernur Koster Fasilitasi Keluarga Mendampingi Kedua Pelajar

DENPASAR Persindo – Kebanggaan menyelimuti Provinsi Bali setelah dua pelajar terbaik berhasil lolos sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional. Keduanya diterima Gubernur Bali  saat audiensi di Jayasabha, Denpasar, Senin (13/7), didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali I Gede Suralaga beserta orangtua masing-masing.

Dua pelajar yang akan membawa nama Bali di tingkat nasional tersebut adalah I Made Dwi Sathya Kurniawan (16), siswa SMA Negeri 1 Kuta Utara, Kabupaten Badung, serta Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani (16), siswi SMA Negeri 1 Kubu, Kabupaten Karangasem.

Keberhasilan keduanya menjadi prestasi membanggakan karena berhasil melewati seleksi yang sangat kompetitif. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali mengirim enam peserta terbaik, terdiri atas tiga putra dan tiga putri, untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat pusat. Dari jumlah tersebut, hanya satu putra dan satu putri yang dinyatakan lolos sebagai wakil Bali di tingkat nasional.

Selanjutnya, kedua siswa akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 40 hari di Depok sebagai persiapan sebelum melaksanakan tugas kenegaraan sebagai anggota Paskibraka Nasional pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan keduanya agar menjaga disiplin, integritas, dan semangat pengabdian selama mengikuti pendidikan maupun saat menjalankan tugas negara.

“Tunjukkan kemampuan terbaik dan jadilah kebanggaan Bali. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional,” pesan Gubernur.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan bantuan sebagai bekal selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Selain itu, biaya keberangkatan serta akomodasi keluarga yang mendampingi ke Jakarta turut difasilitasi oleh Pemprov Bali.

Secara khusus, Gubernur Bali juga memberikan perhatian kepada keluarga Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani yang selama ini dibesarkan oleh ibunya, Ni Wayan Sudiarsani, setelah sang ayah meninggal dunia. Gubernur berpesan agar sang ibu tidak berangkat sendiri mengantar putrinya ke Jakarta, melainkan didampingi anggota keluarga lainnya. Seluruh biaya perjalanan dan penginapan pendamping tersebut dipastikan akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali. Kedua siswa juga mendapat perhatian khusus dari pribadi Gubernur Bali Wayan Koster berupa uang saku, sebagai bentuk dukungan dalam mengemban tugas negara.

Keberhasilan I Made Dwi Sathya Kurniawan dan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani menjadi bukti bahwa kerja keras, disiplin, serta pembinaan yang berkelanjutan mampu mengantarkan putra-putri Bali meraih kehormatan sebagai wakil daerah di Paskibraka Nasional. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Bali untuk terus berprestasi dan mengabdi bagi bangsa dan negara.(*)