Persindonesia.com Jembrana – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mulai memperkuat strategi menghadapi tekanan fiskal menyusul terus menurunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam dua tahun terakhir, dana transfer yang diterima Jembrana tercatat turun hingga Rp99,43 miliar dan diproyeksikan kembali terkoreksi sebesar Rp27,96 miliar pada 2027.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Jembrana mengambil langkah penguatan efisiensi belanja sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi penerimaan dan digitalisasi.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Strategis Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana, Senin (6/10) kemarin. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama Bank BPD Bali.
Rapat dipimpin langsung Bupati Jembrana bersama Wakil Bupati Jembrana dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Kapolres Jembrana, Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, serta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana.
Geger! Warga Sukawana Ditemukan Tak Bernyawa Berlumuran Darah Tertindih Motor di Perkebunan
Forum lintas sektor tersebut tidak hanya membahas strategi fiskal, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pendampingan hukum, serta pengamanan aset daerah di tengah kondisi fiskal yang semakin menantang.
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menegaskan efisiensi belanja daerah dan penguatan kemandirian fiskal menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diikuti dengan ketelitian dalam menentukan setiap program dan kegiatan. “Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Karena itu, Bupati Kembang menekankan pentingnya melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sarang Tawon Jumbo Bersarang di Atap Balai Banjar, Damkar Jembrana Turun Tangan
Ia memberikan gambaran bahwa pemerintah harus mampu membedakan antara kebutuhan dan sekadar keinginan dalam menentukan belanja. “Program maupun fasilitas yang dibangun harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan semata berdasarkan asumsi dari balik meja,” jelasnya.
Pengelolaan anggaran daerah, lanjutnya, harus dilakukan seperti mengelola keuangan keluarga yang memiliki keterbatasan. Setiap pengeluaran harus memiliki tujuan dan peruntukan yang jelas sehingga tidak terjadi pemborosan.
Bupati juga menekankan pentingnya memastikan tujuan dan kejelasan anggaran dalam setiap rencana belanja. Hal tersebut menjadi bagian dari pengawasan agar penggunaan anggaran tidak melenceng dari target yang telah ditetapkan.
“Meski ruang fiskal daerah terbatas dibandingkan sejumlah instansi atau pihak lainnya, komitmen untuk membelanjakan anggaran secara tepat, efektif, dan efisien harus terus dijaga melalui pengawasan langsung di lapangan,” tegasnya.
Debit Sungai Pangkung Gayung Menyusut, Warga Berebut Air hingga Bongkar Pipa
Selain efisiensi, Pemkab Jembrana juga mendorong penguatan penerimaan daerah. Sinergi penggalian potensi PAD diarahkan tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi hingga kecamatan, kelurahan, dan desa.
Sejumlah sumber penerimaan menjadi perhatian, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Optimalisasi PAD dinilai strategis karena capaian penerimaan daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana bagi hasil pembangunan hingga tingkat desa.
Berdasarkan data hingga 30 September 2026, realisasi pajak daerah Jembrana menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 24,26 persen secara tahunan (year on year/YoY). Nilainya mencapai Rp83,43 miliar atau 72,88 persen dari target.
Sementara itu, realisasi retribusi daerah tercatat sebesar Rp84,56 miliar atau 63,80 persen dari target. Akselerasi penerimaan daerah juga dilakukan melalui sejumlah inovasi berbasis digital. Salah satunya melalui integrasi dan pemadanan data pertanahan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang mencakup 177.416 bidang tanah.
Dekranasda Bali Bawa 23 IKM ke Kriyanusa 2026, Bidik Pasar Global
Pemadanan data tersebut dilakukan untuk memastikan penetapan pajak menjadi lebih akurat, transparan, sekaligus berkeadilan.
Pemkab Jembrana juga memperluas penggunaan Electronic Fiscal Device (EFD) pada sektor perhotelan dan restoran. Di sisi lain, layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terus dipercepat dengan target penyelesaian maksimal tiga hari.
Penagihan piutang daerah juga dilakukan secara aktif melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).
Implementasi transaksi nontunai turut menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat pada Gate Parkir Gilimanuk yang telah membukukan pendapatan sebesar Rp4,37 miliar atau tumbuh 51 persen secara tahunan.
Sementara penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) telah mencapai lebih dari Rp1,1 miliar. Instrumen tersebut diharapkan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam belanja operasional pemerintah daerah.
Dinas PUPR Kota Pangkalpinang Gelar FGD RDTR Bukit Intan-Girimaya, Kunci Percepat Investasi
Dalam kesempatan tersebut, BPD Bali memberikan penghargaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dengan transaksi KKPD terbanyak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) Jembrana meraih peringkat pertama, disusul BPKAD pada peringkat kedua dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada peringkat ketiga.
Pemkab Jembrana menilai penguatan transaksi digital, optimalisasi PAD, dan efisiensi belanja perlu berjalan secara bersamaan. Di tengah berkurangnya dana transfer, daerah dituntut semakin cermat dalam mengelola belanja sekaligus kreatif menggali sumber-sumber penerimaan.
Melalui efisiensi anggaran, penguatan PAD, perluasan transaksi nontunai, digitalisasi sistem penerimaan, serta kolaborasi lintas sektor, Pemkab Jembrana optimistis ketahanan fiskal daerah dapat terus diperkuat. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan pembangunan tetap berkelanjutan dan pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu meski ruang fiskal daerah menghadapi tekanan. HJ
