Persindonesia.com Jembrana – DPRD Kabupaten Jembrana menyetujui proses pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Gilimanuk yang selama ini menjadi pembahasan Panitia Khusus (Pansus) HPL Gilimanuk.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jembrana pada Kamis (1/10/2026). Dalam rapat yang sama, DPRD juga secara resmi membubarkan Pansus HPL Gilimanuk setelah menyampaikan hasil pembahasannya kepada seluruh anggota dewan.
Saat dikonfirmasi. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, mengatakan seluruh anggota DPRD telah menyepakati rekomendasi Pansus HPL Gilimanuk untuk mendukung proses pelepasan status lahan tersebut. “Sudah disetujui. Kita menyetujui dan merekomendasikan kepada Bupati melalui paripurna,” katanya, Jumat (2/10)
Menurutnya, persetujuan DPRD tersebut diberikan setelah anggota Pansus mempresentasikan hasil kerja mereka dalam rapat paripurna. Selanjutnya, sejumlah anggota DPRD di luar Pansus turut memberikan tanggapan hingga akhirnya seluruh anggota menyepakati rekomendasi tersebut.
Astaga! Hutan Berangbang Dibabat, 2 Warga Diperiksa Polisi, 23 Kayu Bayur Diamankan
Sri menjelaskan, persetujuan DPRD menjadi salah satu persyaratan dalam proses pelepasan status HPL Gilimanuk. Hal tersebut juga mengacu pada hasil pertemuan DPRD bersama Gubernur Bali dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali.
“Untuk melepaskan status tanah itu wajib ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah persetujuan dari DPRD,” jelasnya.
Ia menyebutkan, dari total sekitar 144 hektare lahan HPL di Gilimanuk, terdapat sekitar 88 hektare yang diajukan untuk proses pelepasan status. Persetujuan DPRD, kata dia, diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang telah lama berdomisili di kawasan tersebut.
“Kita melihat juga kepentingan masyarakat di sana, kemudian lamanya mereka sudah berdomisili di sana. Itu menjadi dasar kita memberikan persetujuan untuk pelepasan statusnya menjadi SHM,” ujarnya.
Gubernur Koster Salurkan CSR St Regis untuk Perkuat Pelestarian Seni dan Adat Bali
Meski demikian, Sri menegaskan persetujuan DPRD bukan berarti seluruh proses pelepasan HPL telah selesai. Pemerintah Kabupaten Jembrana masih harus memenuhi sejumlah persyaratan lainnya.
Di antaranya, pemerintah daerah harus melengkapi legal opinion (LO), memperoleh izin dari kementerian terkait, serta melakukan pendataan dan kajian resmi terhadap masyarakat dan lahan yang masuk dalam wilayah permohonan.
“Pemerintah kabupaten wajib memenuhi persyaratan yang lain. Salah satunya ada LO, kemudian ada izin kementerian, termasuk pendataan dan kajian resmi,” katanya.
Untuk itu, lanjut Sri, pihaknya selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemkab Jembrana, khususnya perangkat daerah yang menangani aset dan bidang terkait lainnya. “Pendataan tersebut mencakup jumlah penduduk atau kepala keluarga (KK) yang berada di wilayah yang dimohonkan, termasuk luasan lahan yang nantinya menjadi bagian masing-masing KK sesuai ketentuan,” terangnya.
Geger! Direktur PDAM Bengkayang Diduga Terjaring OTT, Polda Kalbar Dalami Dugaan Suap Audit BPK
Menurut Sri Sutharmi, proses tersebut juga membutuhkan dukungan anggaran. DPRD akan berkoordinasi dengan bidang aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang diperlukan agar proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita akan memberikan masukan agar mereka segera melengkapi persyaratan yang lain. Tindak lanjutnya nanti kita pantau,” tegasnya.
Disinggung terkait peluang masyarakat Gilimanuk memperoleh sertifikat Hak Milik (SHM), Sri mengatakan peluang tersebut masih terbuka. Namun, peluang itu tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
“Sepertinya ada peluang untuk itu. Setelah kita melakukan rapat dan pertemuan dengan BPN Provinsi serta Pak Gubernur, sepertinya ada peluang, asal kita bisa melengkapi persyaratan,” pungkasnya. Ts






