Rapat Progress Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah Provinsi Bali
Gianyar Persindonesia.com –Β Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menegaskan komitmennya dalam mendukung penegakan hukum di bidang penataan ruang dengan mengikuti Rapat Progress Pelaksanaan Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Daerah Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali pada Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tugas PPNS Penataan Ruang sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., menyampaikan pihaknya siap mendukung optimalisasi tugas PPNS Penataan Ruang sebagai bagian dari upaya menjaga kepastian hukum serta menciptakan pengelolaan pertanahan yang lebih tertib dan terarah di Kabupaten Gianyar.
Sementara itu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali memaparkan perkembangan pelaksanaan tugas PPNS, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas, hingga kondisi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan fungsi penyidikan di bidang penataan ruang. Dari hasil evaluasi yang disampaikan, aspek administrasi pelaksanaan tugas telah berjalan dengan baik dan hingga saat ini belum terdapat laporan pelanggaran penataan ruang yang masuk ke tahap penanganan perkara.
Sebagai langkah memperkuat pengawasan, Kanwil BPN Provinsi Bali juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di seluruh kabupaten/kota se-Bali untuk memperoleh data pemanfaatan ruang sebagai bahan pendukung pelaksanaan tugas PPNS.
Selain itu, inovasi berupa portal pengaduan resmi yang dilengkapi dengan kode QR turut diperkenalkan guna memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran penataan ruang secara cepat, mudah, dan transparan.
Melalui pemanfaatan sistem pengaduan tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat semakin meningkat sehingga proses pengawasan dan penegakan hukum di bidang penataan ruang dapat berlangsung lebih efektif, akuntabel, dan profesional. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi pembangunan daerah.
Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.






