Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra
Denpasar Persindo — Pemerintah Provinsi Bali mempertegas arah pembangunan jangka menengah dengan menggandeng sejumlah pemerintah kabupaten/kota dalam satu kesepakatan strategis. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang melibatkan Pemprov Bali, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar, Senin (13/4) di Kantor Gubernur Bali, Renon.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi mempercepat pemerataan pembangunan lintas wilayah di Pulau Dewata.
Dalam keterangannya, Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan tidak lagi berfokus pada wilayah tertentu, melainkan dirancang menyentuh seluruh daerah secara berimbang. Program ini juga menjadi upaya menjawab tantangan ketimpangan pembangunan yang selama ini masih terasa, khususnya antara Bali selatan dan wilayah lainnya.
Pendanaan program bersumber dari kontribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, terutama dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Skema ini memungkinkan distribusi anggaran yang lebih merata melalui mekanisme BKK untuk mendukung pembangunan di daerah yang membutuhkan.
Sebanyak 22 proyek strategis telah disiapkan dan akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2028–2029. Fokus utamanya mencakup peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan sektor pariwisata, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Beberapa proyek prioritas meliputi pembangunan jalan baru untuk mengurai kemacetan di kawasan padat wisata seperti jalur Gatot Subroto Barat–Canggu dan Sunset Road–Mahendradatta. Selain itu, proyek underpass di Tohpati juga menjadi bagian dari upaya memperlancar arus lalu lintas di Denpasar.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur di Bali Utara turut menjadi perhatian, termasuk proyek jalan penghubung Singaraja–Mengwitani yang diharapkan membuka akses ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan wilayah. Pengembangan kawasan kepulauan juga dilakukan melalui pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida.
Pemerintah juga menargetkan penguatan konektivitas jalur logistik dan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan di beberapa titik, seperti Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi alternatif distribusi yang dapat mengurangi beban wilayah selatan.
Tak hanya infrastruktur fisik, sejumlah proyek turut menyasar sektor budaya dan pertanian. Restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih menjadi salah satu prioritas, bersamaan dengan pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Tabanan untuk memperkuat ketahanan pangan.
Dari total proyek yang direncanakan, beberapa di antaranya kini masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditangani pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menambah proyek baru guna memperkuat dampak pembangunan secara menyeluruh.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Bali optimistis pembangunan yang lebih merata dapat segera terwujud. Upaya ini sekaligus menjadi langkah konkret dalam memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan tertentu, tetapi dirasakan hingga ke seluruh pelosok Bali. *
