SURABAYA, Persindonesia.com – Ketua Umum Perkumpulan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, mengecam keras sikap sejumlah pejabat publik yang memblokir kontak wartawan hanya karena tidak menyukai pertanyaan kritis yang diajukan. Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan ketidakmampuan pejabat dalam memahami esensi jabatan publik dan nilai-nilai demokrasi.
Menurut Hartanto, wartawan memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk mengajukan pertanyaan konfirmasi atau klarifikasi kepada pejabat publik, selama dilakukan secara santun dan bertujuan mengungkap fakta demi kepentingan umum.
“Bertanya adalah tugas wartawan. Bahkan jika pertanyaannya sangat tajam, itu bukan kejahatan. Sebaliknya, menjawab dan memberikan klarifikasi adalah kewajiban pejabat publik, bukan bentuk kemurahan,” tegasnya dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada media, Selasa (11/6/2025).
Ia menilai bahwa tindakan blokir terhadap wartawan bukan hanya mencerminkan kepanikan dan mental tertutup, tetapi juga melanggar semangat transparansi yang menjadi fondasi utama demokrasi. “Pejabat yang berpikir sempit akan melihat wartawan sebagai ancaman, bukan mitra,” tambahnya.
Hartanto juga menyoroti bahwa pejabat publik semestinya paham bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang dibiayai oleh uang rakyat, bukan tameng dari kritik. Ia menekankan, jika ada pertanyaan yang dirasa menyesatkan, terdapat mekanisme hak jawab, Dewan Pers, dan ruang klarifikasi yang bisa digunakan.
“Sikap feodal dan main blokir itu yang tidak punya tempat dalam sistem demokrasi. Wartawan tidak bekerja untuk menyenangkan pejabat, tetapi untuk menyuarakan kepentingan publik,” ujar tokoh Pers Nasional itu.
Namun demikian, Hartanto juga mengingatkan para wartawan untuk tetap menjalankan tugas secara profesional dan bermartabat, sesuai Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan sopan santun. “Silakan bangun pertanyaan sekritis mungkin, asal demi kepentingan publik. Jangan arogan!” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi peringatan tegas bagi para pejabat yang masih alergi terhadap transparansi, sekaligus pengingat bagi insan pers untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan etika dalam menjalankan tugas jurnalistik.
**(Redaksi-sanpji)**
