Jakarta Persindo β Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengakselerasi penyelesaian persoalan agraria melalui penerapan sistem pengaduan pertanahan berbasis digital. Inovasi ini disebut sebagai terobosan penting untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menjelaskan bahwa dashboard digital tersebut menjadi kanal baru yang memungkinkan setiap pengaduan langsung terhubung dan terbaca oleh Komisi II DPR RI. Dengan demikian, proses penanganan aduan pertanahan dapat dilakukan secara lebih transparan dan terukur.
βDashboard pengaduan ini kami bangun bersama Kementerian ATR/BPN agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan penyelesaian perkara mereka secara langsung. Ini merupakan bentuk komitmen kami untuk merespons aspirasi publik lebih cepat dan jelas,β ujar Aria Bima saat konferensi pers Satu Tahun Bekerja untuk Rakyat Komisi II DPR RI 2025, Senin (08/12/2025).
Sepanjang 2025, Komisi II DPR RI mencatat lebih dari 200 pengaduan terkait persoalan pertanahan. Mulai dari sertipikat ganda, konflik masyarakat dengan perusahaan, sengketa administrasi, hingga laporan dugaan praktik mafia tanah. Kondisi tersebut mendorong lembaga legislatif dan Kementerian ATR/BPN melakukan digitalisasi proses aduan agar penanganan lebih efisien.
Aria Bima menyebut dashboard digital ini bukan sekadar platform, tetapi juga bagian dari reformasi menyeluruh dalam tata kelola pertanahan. βKita melakukan transformasi prosedural sekaligus substansial. Semua pengaduan yang masuk akan dipetakan dan ditindaklanjuti melalui RDP maupun RDPU bersama Kementerian ATR/BPN,β tegasnya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Ia mendukung penuh sinergi pemerintah dan DPR dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat. Melalui dashboard ini, setiap perkembangan penyelesaian kasus bisa dipantau secara real-time oleh semua pihak terkait.
Aria Bima menambahkan bahwa sistem digital ini akan terus disempurnakan. βKita telah menyepakati mekanisme kerja bersama yang lebih terbuka dan akuntabel. Setiap laporan akan kami reviu satu per satu agar penyelesaian kasus berjalan lebih cepat dan tepat,β katanya.
Konferensi pers yang dihadiri puluhan awak media tersebut juga turut diikuti oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Dermawan, Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Komunikasi Strategis Muda Saleh, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran Kementerian ATR/BPN lainnya.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
