Bangli,PersIndonesia.Com- Banyaknya permasalahan proyek fisik Pemerintah di Bangli tahun 2024 yang muncul, seperti lambat pengerjaan, soal kualitas, bahkan proyek ditinggal dan lainnya mengundang keperihatinan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Nengah Darsana.
Menurut Politisi Partai Golkar ini selain faktor rekanan dicurigai adanya perencanaan proyek yang kurang matang, sehingga berimplikasi pada munculnya banyak permasalahan. Selain itu diduga konsultan perencanaan tekhnis yang kurang profesional. Bahkan dicurigai konsultan tersebut meminjam bendera rekanan lain agar bisa lolos menjadi konsultan perencana teknis
” Saya curiga ini akibat perencanaan yang kurang yang disebabkan konsultan perencanaan teknis yang tidak profesional”, ujar wakil rakyat asal Desa Langkan, Bangli ini, Kamis (2/01/25).
Baca Juga : Bandara Ngurah Rai Antisipasi Lonjakan Penumpang Arus Balik Nataru
Lebih lanjut, kata dia akibat perencanaan yang kurang matang bermuara pada permasalahan proyek, selain akibat faktor sikap rekanan. Pihaknya mengaku telah turun ke proyek- proyek melihat dari dekat persoalan yang muncul. Seperti pekerjaan di stage( Sasana Bangli), yang mana saat pengeboran menemui kendala teknis berupa adanya bebatuan keras saat melakukan borpile oleh pelaksana, sehingga berkonskuensi pada banyaknya waktu yang dibutuhkan. “Kalau perencanaan matang hal itu dapat dihindari”, katanya.
Sebelumnya Komisi III telah memberikan warning kepada pimpinan OPD saat sidak proyek Desember lalu. Kepada OPD pihaknya telah menyarankan untuk membuat perencanaan proyek lebih baik. Dan berharap OPD agar senantiasa memberikan sanksi kepada rekanan atas pelaksanaan proyek. “Apapun faktanya rekanan harus bertanggung jawab atas proyek yang mereka kerjakan”, tegas Darsana.
Dari pantauan sejumlah proyek yang ditinggalkan rekanan belum tuntas yakni pekerjaan penataan fasilitas pariwisata di bibir Danau Batur. Pelaksananya dari Makasar. Yang lainnya yakni proyek pembangunan gedung laboratorium dan ruang guru di SDN 2 Desa Bunutin, Kecamatan Bangli yang ditinggalkan oleh CV Lurus Bali asal luar provinsi juga. Bahkan pekerjaan ditingal kabur baru 15 persen.
Disingung soal banyaknya pekerjaan yang dikerjakan rekanan luar Provinsi yang di sinyalemen sebagai biang kerok permasalahan proyek, diakuinya tidak demikian, karena mereka punya hak sesuai ketentuan. ” Itu tidak jadi masalah, di era IT ini jangankan baru luar Provinsi, di luar angkasapun bisa kita ajak komunikasi yang penting tetap dikomunikasikan”, ucap Darsana.
Ia menambahkan bila proyek tidak selesai otomatis serapan anggaran jadi rendah. Bila serapan rendah akan berkonsekuensi pada kurangnya perputaran (sirkulasi) perekonomian di Kabupaten Bangli.
Baca Juga : Mulai Januari 2025, Diskon Listrik 50 Persen Mulai Berlaku dari PLN
Disisi lain, Kabid Dikdas Disdikpora Bangli, Ida Bagus Maharta menyampaikan bahwa kalau proyek itu ditinggal rekanan dan baru dikerjakan sekitar 15 persen. “Kita sudah lakukan komunikasi, tapi rekanan sulit diajak untuk komunikasi dan diajak rapat tidak datang. Untuk pekerjaan baru pembuatan kolong”, ungkapnya.
Terkait proyek di bibir Danau Batur yang dikerjakan rekanan asal Makasar, Kadisbudpar Bangli, I Wayan Sugiarta tidak mengelak kalau proyek tersebut ditinggal rekanan. Pihaknya mengaku bakal mem-blacklist rekanan dan menghitung dengan hati- hati opnam (pekerjaan yang diselesaikan). “Hal ini untuk menghindari kelebihan bayar”, tandasnya. (DB)
