Gianyar,PersIndonesia.Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gianyar menggelar Sidang Paripurna dengan agenda tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2025 bertempat di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Senin (4/11/2024).
Baca Juga : Wow! Ratusan Pelanggar Kena Tilang Dan 10 Knalpot Brong Disita Polisi di Gianyar
Mengawali tanggapannya, Dewa Tagel Wirasa menyampaikan terkait masukan dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar belanja modal yang dirancang sebesar 600 miliar lebih untuk dievaluasi kembali. Dirinya mengatakan bahwa belanja modal yang dirancang tersebut guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Belanja modal yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung program prioritas dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya terkait usulan pembangunan SMPN 6 Sukawati di Desa Kemenuh, Dewa Tagel menyampaikan untuk usulan rencana pembangunan SMPN 6 Sukawati masih dalam proses verifikasi tempat dan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan.
Dalam meningkatkan akses pendidikan tahun 2025 Pemkab Gianyar akan memprioritaskan rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas dengan kondisi rusak, sedang dan rusak berat.
Sementara terkait Kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti tenaga medis dan fasilitas gedung-gedung pada Puskesmas pembantu. Menurutnya Dokter spesialis pada bidang bidang tertentu memang masih minim, namun Pemkab Gianyar sudah menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi tenaga medis termasuk Dokter spesialis, serta sudah melakukan rekrutmen CPNS Dokter Spesialis.
“Penyediaan tenaga medis dan fasilitas gedung-gedung pada puskesmas pembantu juga sudah diupayakan,” terang Pj Bupati Gianyar.
Terkait usulan Fraksi Golkar yang meminta optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital dan kepentingan langsung masyarakat, Pj Bupati menyampaikan bahwa untuk fungsi pendidikan sudah mengalokasikan sebesar 22,14 persen dari total APBD dimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebesar 20 persen dari total APBD.
“Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sudah dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial,” ungkapnya.
Kemudian menangapi pertanyaan Fraksi Gerindra terkait langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan target pendapatan daerah, Pj Tagel Wirasa menyampaikan bahwa dalam upaya merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) langkah-langkah strategis yang diambil yaitu, semua penerimaan pendapatan sudah terintegrasi dengan aplikasi pajak daerah secara online dan terus dikembangkan untuk dapat meminimalisir terjadinya kebocoran.
Pendataan Wajib Pajak Daerah juga telah dilakukan secara terus menerus melalui aplikasi, sehingga ada peningkatan Wajib Pajak (WP). Selain itu ada pembentukan tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang melibatkan OPD terkait serta unsur Kejaksaan dan Kepolisian.
“Dan ada juga pengawasan WP yang melibatkan seluruh pegawai di BPKAD melalui aplikasi “awasiWP” agar dapat memantau Wajib Pajak secara rutin untuk mengetahui dan menganalisis setiap kebocoran yang ada,” ujarnya.
Baca Juga : Kejari Gianyar Sorot Money Politik Pemicu Tindak Pidana Pilkada
Terakhir menanggapi Pandangan Umum Fraksi Demokrat terkait isu pemindahan SMPN 1 Gianyar, Dewa Tagel menjelaskan bahwa isu pemindahan SMPN 1 Gianyar ke Desa Bakbakan sampai saat ini belum ada dalam perencanaan.
Dewa Tagel juga meminta maaf jika dalam penyampaian jawaban ada hal-hal yang kurang berkenan, serta dirinya juga akan menampung berbagai masukan dan menjadikannya pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selanjutnya. (DG)
