PersIndonesia.Com,Bangli- Sebagai tindaklanjut penyampian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta selaku pimpinan Kepala Daerah, 3 Fraksi di DPRD memberi sejumlah catatan atas kinerja dan pencapian yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi, Senin (10/3/25).
Mengawali Pemandangan Umum, Fraksi PDI Perjuangan melalui I Dewa Gede Suamba Adnyana menyampaikan agar kedepan pembangunan ekonomi di Bangli ditingkatkan dengan menempatkan sektor pertanian sebagai primadona dan prioritas utama dengan berpihak pada anggaran bidang pertanian. “Karena sektor ini memberi kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan”, ujarnya.
Baca Juga : DPRD Bangli Terima Penyampian LKPJ 2024 Kepala Daerah
Kemudian lanjutnya, dengan tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan kita kedepannya, sehingga dibutuhkan kreasi dan inovasi guna memacu pembangunan. Selain memang perjuangan kita semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebijakan anggaran dari pemerintah Propinsi dan Pusat. Dan juga koordinasi antar OPD terus ditingkatkan agar kinerja pemerintah sejalan di masing-masing perangkat pemerintahan.
Perlu ada terobosan pemerintah daerah dengan menggali potensi daerah terutama untuk menunjang PAD, sehingga bisa di manfaatkan untuk pembangunan lebih banyak dan lebih baik kedepan. Selama ini Pengelolaan keuangan daerah sudah baik dan pemanfaatnya sudah mengedepankan azas kebutuhan dengan standar skala prioritas, ini perlu di pertahakan bahkan di tingkatkan lagi kedepannya.
“Sekiranya strategi Pemkab Bangli dalam rangka meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan dengan program pemetaan dan penggalian Potensi PAD, secara bersama-sama yang lebih jengah”, ucap Dewa Gede Suamba.
Sementara itu Fraksi Golkar melalui I Wayan Sutama menyampaikan pihaknya mengapresiasi realisasi APBD Kabupaten Bangli tahun 2024. Yang mana tingkat serapan anggaran yang cukup optimal. Dan dari data, PAD Bangli mencapai 83,23% dari target, sementara pendapatan transfer mencapai 94,89%. Namun kami dari fraksi Golkar menekankan perlunya strategi optimalisasi PAD dengan menggali potensi ekonomi daerah, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu tercatat ada realisasi belanja operasi yang mencapai 91,08% dan belanja modal sebesar 85,14%, sehingga kami menyoroti belum terealisasinya anggaran belanja tidak terduga, yang seharusnya dapat digunakan dalam keadaan darurat. “Dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) perlu menyiapkan mekanisme yang lebih fleksibel agar anggaran ini dapat digunakan sesuai kebutuhan”, pintanya.
Pihaknya mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemda, termasuk pengembangan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Namun, dalam implementasinya, perlu dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini berbasis kebutuhan masyarakat dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bangli. “Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur agar dapat memberikan manfaat jangka panjang dan mengurangi beban biaya rehabilitasi di masa depan”, ungkap Sutama.
Baca Juga : Tanggapi Meningkatnya Kriminalitas, Pemkab Badung Rencanakan Pengaktifan Pam Swakarsa
Lebih lanjut dikatakan, Fraksi Golkar mendorong Pemda Bangli untuk melakukan pengembangan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Implementasi sistem layanan digital harus terus ditingkatkan, terutama dalam bidang perizinan, administrasi kependudukan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu Pemda perlu melakukan evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur digital, literasi masyarakat, dan ketersediaan SDM yang mumpuni dalam pengelolaan sistem digital.
Sedangkan disisi strategi penguatan ekonomi daerah harus lebih diarahkan kepada sektor ekonomi kerakyatan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta sektor pertanian dan pariwisata berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, dan pemasaran produk lokal. Disamping itu investasi di Kabupaten Bangli harus diarahkan pada sektor yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bidang kesehatan masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta kualitas layanan di Puskesmas dan rumah sakit daerah. “Kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan sistem jaminan kesehatan masyarakat, termasuk akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan”, kata I Wayan Sutama.
Disisi lain Fraksi Gabungan Restorasi Raya melalui Ketut Guna mengatakan terkait penyampian LKPJ Tahun Anggaran 2024, pihaknya menekankan agar LKPJ menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan Bangli yang lebih baik. Dan hubungan antara legislatif dan eksekutif yang sudah berjalan agar selalu dijaga guna mewujudkan masyarakat harmonis dan sejahtera. “Dan kami berharap agar Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif selalu bersikap adil dan memperhatikan kepentingan semua fraksi serta kepentingan masyarakat”, tandasnya. (IGS)
