Realisasi PNBP Selalu Lampaui Target, Sekjen Kementerian ATR/BPN: Lima Tahun Terakhir Cukup Positif
Jakarta persindonesia.com โ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengantisipasi lonjakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI pada Selasa (16/09/2025).
Menurut Pudji, peningkatan tren PNBP selama lima tahun terakhir menjadi indikator penting bahwa sektor pertanahan memiliki potensi besar dalam mendukung pendapatan negara. Ia mencatat, meskipun sempat terdampak pandemi Covid-19 pada 2021, performa penerimaan PNBP terus membaik dan bahkan melampaui target dalam tiga tahun terakhir.ย โProyeksi ke depan, PNBP di sektor pertanahan akan terus tumbuh. Kami optimistis dengan dukungan kebijakan dan penguatan sistem pelayanan, target-target jangka menengah akan tercapai,โ ujar Pudji.
Pemerintah memperkirakan bahwa tren positif tersebut akan terus berlanjut hingga 2029, dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 mengenai jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Selain mendongkrak pendapatan negara, Pudji menegaskan bahwa peningkatan PNBP juga diarahkan untuk mendukung transformasi pelayanan publik, khususnya melalui digitalisasi dan pembangunan infrastruktur layanan. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar penerimaan akan digunakan untuk memperkuat sistem pelayanan tanah dan tata ruang, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
โIni bukan semata tentang angka, tapi tentang bagaimana kita memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dari pembangunan sistem digital hingga pelatihan pegawai, semuanya bertujuan meningkatkan akses dan kecepatan layanan,โ tambahnya.
Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun pada 2025. Hingga awal September, capaian sudah mencapai lebih dari 65% dari target tersebut. Meski masih ada sisa waktu hingga akhir tahun, Pudji menyebut percepatan realisasi akan tetap menjadi fokus utama.
Pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah juga mendapat perhatian khusus. Pudji memastikan bahwa peningkatan tarif tidak serta-merta membebani masyarakat miskin, karena terdapat skema subsidi dan pengurangan biaya dalam layanan tertentu seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).ย โPrinsip inklusi tetap kami jaga. Layanan pertanahan harus bisa diakses oleh semua kalangan, terutama kelompok yang selama ini sulit mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya,โ tegasnya.
RDP tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk jajaran direktur jenderal serta perwakilan dari daerah yang bergabung secara daring. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, yang menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik melalui optimalisasi PNBP.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasionalย
