PERSINDONESIA.COM – Guna melakukan pembahasan atas belum terealisasinya sebagian besar dana hibah yang menjadi usulan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli mengelar rapat gabungan Komisi-Komisi dengan jajaran eksekutif, Jumat (7/8/2026).
Rapat yang berjalan alot dan berlangsung secara tertutup tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dihadiri Seketaris Daerah (Sekda) Bangli I Dewa Bagus Riana Putra bersama sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Baca Juga : Tahun 2025 Pemkab Bangli Merancang Hibah Hingga 300% di Bidang Olahraga
Ditemui seusai rapat, Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra membenarkan pencairan hibah menjadi pembahasan serius untuk mencari solusi. Kata Sekda, perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat lumrah, namun bukan berarti situasi memanas. Semua punya karakter masing-masing. Ada yang keras, tapi keras jangan diartikan memanas.
“Masukan dari anggota Dewan merupakan bagian dari fungsi legislator (pengawas) terhadap jalannya pemerintahan, sehingga pendapat yang disampaikan adalah hal yang wajar,” ujarnya.
Pihaknya tidak menampik jika masih ada dana hibah yang belum dicairkan. Hanya saja, ia tidak merinci besaran hibah yang sudah maupun yang belum disalurkan, termasuk total dana hibah yang dirancang tahun ini.
“Pokoknya ada yang sudah cair dan ada juga yang belum cair,” ungkap Riana Putra.
Disisi lain, Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika menyampaikan bahwa dari total alokasi untuk hibah sekitar Rp15 miliar, hampir 80 persen belum cair. Atas kondisi ini membuat anggota DPRD kerap menjadi sasaran pertanyaan masyarakat yang mengajukan hibah melalui usulan saat turun reses.
“Nah, Akibatnya banyak masyarakat meminta kepastian kapan dana hibah yang diusulkan akan cair. Maka dari itu, kami minta eksekutif memberi penjelasan dalam rapat ini,” ujarnya.
Lanjut Suastika, berkaca dari hasil rapat, keterlambatan pencairan hibah karena kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada tidak mencukupi. Hal ini membuat pemerintah harus selektif dalam mengalokasikan anggaran. “Persoalan banyaknya hibah belum cair karena anggaran yang belum tersedia,” sebut Politisi PDI Perjuangan ini.
Menyikapi realita ini, pihaknya mendorong eksekutif untuk menggenjot sumber-sumber PAD, seperti pungutan retribusi. Hal ini penting agar seluruh program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terealisas sesuai perencanaan, termasuk penyaluran hibah kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, Eksekutif sebagai pelaksana harus menggenjot PAD dan bekerja keras sehingga pelaksanaan APBD bisa berjalan secara konsisten,” ungkap Suastika.
Baca Juga : PAD Belum Optimal, Fraksi-Fraksi DPRD Bangli Dorong Pemda Tingkatkan Inovasi
Kata Suastika, terkait teknis pencairan hibah, sesuai kewenangan, pihaknya merupakan pengawas. Dan pemantuan anggaran akan terus kami upayakan, sehingga evaluasi secara menyeluruh bisa dilakukan
“Kami akan kembali menggelar rapat lanjutan bersama eksekutif untuk mengevaluasi upaya peningkatan PAD sebagai langkah mempercepat realisasi berbagai program daerah, termasuk pencairan hibah,” pungkasnya. (*)
