PERSINDONESIA.COM – Guna mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata di Kepulauan Nusa Penida, Pemkab Klungkung mengusulkan penataan kelembagaan dengan memisahkan BPKPD menjadi dua instansi terpisah. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria saat melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, Senin (27/7).
Dalam audensi tersebut, Bupati I Made Satria didampingi Sekda, Anak Agung Gede Lesmana, Asisten Administrasi Umum Dewa Gde Darmawan, Kepala BKPSDM Ida Bagus Wirawan Adi Putra, Kepala BPKPD I Nyoman Susanta, serta Kabag Organisasi Setda Klungkung I Ketut Ardana dan diterima langsung oleh Dirjen Otda Kemendagri, Cheka Virgowansyah.
Baca Juga : Ratusan Peserta Ikuti Kejuaraan Pelajar Esport 2026 Yang Digelar KNPI Klungkung
Lebih lanjut, Bupati Satria menjelaskan bahwa Kabupaten Klungkung memiliki karakteristik geografis yang unik dibandingkan daerah lain di Bali. Yang mana dua pertiga wilayahnya (sekitar 70 persen) merupakan wilayah kepulauan, yakni Kepulauan Nusa Penida yang kini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dunia.
“Kunjungan wisatawan ke Nusa Penida sangat tinggi. Seiring berkembangnya pariwisata, terjadi pertumbuhan pesat pada akomodasi, objek wisata, UMKM, hingga penambahan jumlah wajib pajak,” terangnya.
Menurutnya, pesatnya pertumbuhan potensi pendapatan di kawasan kepulauan membuat beban kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) saat ini terlalu berat, karena masih menggabungkan fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan pemisahan struktur organisasi agar instansi pengelola pendapatan dapat bekerja lebih fokus dan efektif. Penambahan objek dan wajib pajak ini membutuhkan fokus tersendiri agar hasilnya optimal.
“Pemisahan instansi ini penting untuk mewujudkan kemandirian daerah. Kami menargetkan PAD dapat terus meningkat hingga mencapai Rp1 triliun di akhir tahun, sehingga Klungkung bisa mandiri dan tidak membebani pemerintah pusat,” ungkap Bupati Satria.
Baca Juga : 18 Saksi Diperiksa, Polres Tabanan Tetapkan Lima Tersangka Pengeroyokan Maut
Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria juga mengundang Dirjen Otda beserta jajaran untuk berkunjung langsung ke Nusa Penida guna melihat secara rinci potensi daerah sekaligus tantangan pengembangan infrastruktur yang sedang dihadapi.
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menyatakan dukungannya terhadap langkah progresif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. “Kami siap memfasilitasi dan mengawal proses penataan organisasi perangkat daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.(*)
