Jakarta persindonesia.com โ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan langkah progresif dalam membangun sistem pertanahan nasional berbasis digital. Melalui berbagai inovasi, termasuk penggunaan sertipikat elektronik, blockchain, dan Artificial Intelligence (AI), kementerian menargetkan terciptanya layanan yang sepenuhnya digital pada tahun 2028.
Transformasi digital yang dimulai sejak 2024 ini bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan menyeluruh dalam sistem layanan publik. Salah satu tonggak utama adalah penerapan Sertipikat Tanah Elektronik yang kini mulai diadopsi di seluruh Kantor Pertanahan.
Inovasi digital terus bergulir memasuki tahun 2025. Salah satu layanan yang hampir menjangkau seluruh provinsi adalah Peralihan Hak Atas Tanah secara Elektronik, yang dinilai mampu mempercepat proses administrasi serta meminimalkan potensi penyimpangan. “Mulai tahun 2026, sertipikat cetak hanya akan menjadi opsi. Arah kebijakan kami jelas, semua sertipikat akan digital,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, dalam Diskusi Agraria V yang digelar STPN, Sabtu (4/10/2025).
Penerapan sistem digital ini diyakini akan meminimalisir pemalsuan dokumen dan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari roadmap transformasi, ATR/BPN berencana mengimplementasikan blockchain dan smart contract dalam sistem pertanahan nasional pada 2028. Teknologi ini akan memberikan jaminan transparansi, integritas data, dan efisiensi proses.
โDengan blockchain, setiap transaksi akan tercatat dengan aman dan tidak bisa dimanipulasi. Ini adalah masa depan pertanahan yang kami rancang,โ ujar Asnaedi.
Langkah inovatif lainnya yang tengah dikembangkan adalah sistem Generative AI Pertanahan, yang akan mengintegrasikan seluruh peraturan, pedoman teknis, dan kebijakan ke dalam satu sistem yang dapat diakses secara real-time oleh petugas dan pemangku kepentingan.
AI ini dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data dan diperkirakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan.
Selain menyiapkan infrastruktur digital, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan sumber daya manusia unggul. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) tengah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi Politeknik Pertanahan, guna memperkuat kapasitas teknis dan kepemimpinan generasi muda.
Dalam diskusi yang diikuti oleh 376 Taruna/i STPN serta mahasiswa dari UGM, UPN Veteran Yogyakarta, dan Polbangtan YOMA, Asnaedi menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyongsong era digital pertanahan. โGenerasi Y dan Z memiliki kombinasi keterampilan teknis dan sosial yang dibutuhkan dalam era digital. Mereka akan menjadi tulang punggung dari transformasi ini,โ ujarnya.
Diskusi juga menghadirkan berbagai narasumber dari BPN Provinsi DIY, Ditjen PHPT, Pemerintah Provinsi DIY, hingga akademisi dari STPN, sebagai bagian dari upaya kolaboratif dalam membangun masa depan layanan pertanahan yang lebih inklusif dan modern.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali )
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasionalย
