Kejar Target Akhir Tahun, Menteri Nusron Wajibkan Layanan Pertanahan Tetap Beroperasi di Akhir Pekan dan Libur Natal

Jakarta Persindonesia.com – Memasuki penghujung tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas untuk mempercepat penyelesaian tunggakan berkas layanan pertanahan. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar pada Senin (01/12/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, memerintahkan jajarannya membuka pelayanan tanpa jeda sepanjang Desember.

Nusron menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan cenderung meningkat di akhir tahun sehingga dibutuhkan kebijakan khusus. Ia menetapkan dua langkah strategis: operasional layanan tetap berjalan pada Sabtu-Minggu serta hari libur, termasuk perayaan Natal, dan penerapan ketat sistem first in, first out (FIFO) untuk seluruh berkas yang masuk.

“Selama Desember, kita tidak mengenal hari libur. Semua pelayanan tetap dibuka agar penumpukan dokumen bisa segera ditangani. Prinsip FIFO juga wajib diterapkan agar berkas yang lebih dulu masuk mendapat prioritas penyelesaian,” jelasnya.

Kebijakan membuka pelayanan di akhir pekan, menurut Nusron, merupakan antisipasi terhadap meningkatnya permohonan layanan ketika masyarakat berkumpul bersama keluarga. Ia menilai kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk mengurus dokumen pertanahan yang selama ini tertunda.

Penerapan sistem FIFO juga diharapkan mampu mencegah adanya prioritas tidak wajar terhadap dokumen baru, sehingga proses berjalan lebih transparan dan adil. Nusron menegaskan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan selama kebijakan ini diterapkan. “Kalau ternyata backlog masih tinggi, kebijakan ini tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang,” tuturnya.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal serta para Direktur Jenderal yang mengikuti Rapim secara langsung. Mereka diminta memastikan seluruh unit kerja siap melaksanakan ketentuan baru dan melaporkan perkembangan secara rutin.

Dengan kebijakan khusus akhir tahun ini, Menteri Nusron berharap penyelesaian berkas layanan pertanahan dapat berlangsung lebih cepat dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran ATR/BPN siap bekerja ekstra demi menjamin hak masyarakat atas layanan pertanahan terpenuhi secara optimal.

Rapim ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta seluruh Pejabat Pimti Madya dan Pratama. Secara daring, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia juga mengikuti jalannya rapat.

(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)

Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementrian Agraria dan Tata Ruang

/Badan Pertanahan Nasional