Persindonesia.Com,Klungkung – Bupati Klungkung, I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra menerima kunjungan dan silaturahmi dari pejabat Kapolres Klungkung baru, AKBP Mikael Hutabarat, S.H., S.I.K., M.H., di Ruang Rapat Bupati Klungkung, Kamis (12/2/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi sekaligus perkenalan pejabat baru di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klungkung. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergitas antara Pemkab Klungkung dan Polres Klungkung.
Baca Juga : Cegah Kebocoran, Bupati Satria Wujudkan Penerapan E-Ticketing dan E-Payment di Klungkung
Dalam kesempatan tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Mikael Hutabarat di Kabupaten Klungkung. Ia berharap sinergi dan koordinasi yang selama ini telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Fokus kita ke depan adalah bagaimana bisa mengkondusifkan dan melakukan pengawasan wisatawan mancanegara di Kepulauan Nusa Penida, sehingga pariwisata tetap berjalan dengan baik.
“Kita juga patut untuk menertibkan para driver, supaya berperilaku dan berpenampilan sopan karena para driver ini sebagai salah satu image-nya Nusa Penida,” ujar Bupati Satria.
Bupati Satria menegaskan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Klungkung, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tertib bagi wisatawan maupun masyarakat setempat.
“Selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Klungkung”, ucap Bupati Klungkung, I Made Satria.
Baca Juga : Perkuat Respons Aduan Publik, ATR/BPN Optimalkan Hotline dan Koordinasi Teknis
Sementara itu, Kapolres Klungkung AKBP Mikael Hutabarat menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Klungkung. Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di kawasan destinasi wisata.(*)
