Wadahi Apresiasi Masyarakat, Anggota DPRD Bangli Pertanyakan Nasib Pokir

PERSINDONESIA.COM – Nasib usulan aspirasi masyarakat yang diajukan melalui lembaga Legislatif menjadi polemik dalam pembahasan pokok pikiran (Pokir) dalam rapat Gabungan Komisi-Komisi DPRD Bangli bersama Eksekutif yang berlangsung tertutup, pada hari Senin (10/8/2026).

Ditemui seusai rapat, Anggota DPRD Bangli, Ida Bagus Made Santosa mengatakan nasib usulan aspirasi masyarakat yang diajukan ke eksekutif masih kisruh. Menurutnya, alasan proposal tidak sampai ke pihak eksekutif sebagai sesuatu yang janggal. Pasalnya, seluruh proposal diakui telah diserahkan melalui Sekretariat DPRD dan diproses sesuai tahapan penganggaran.

Baca Jaga : Rapat Gabungan Komisi DPRD Bangli dan Eksekutif Alot, Pencairan Hibah Buntu Dipicu Stock PAD Kecil

Semestinya, persoalan tersebut dibuka secara terang. Proses pengusulan telah dilakukan sebelum batas waktu, dilanjutkan dengan penyerahan proposal dan tahapan verifikasi teknis. “Dampaknya bukan sekadar angka di atas kertas. Sejumlah aspirasi masyarakat yang diajukan melalui Pokir ikut tersandra. Di antaranya bantuan bibit babi untuk dua kelompok, satu unit bedah rumah dan bantuan untuk kegiatan adat,” sebutnya.

Santosa pun menepis anggapan bahwa tersendatnya Pokir semata akibat keterbatasan anggaran. Ia menilai persoalan tersebut lebih menyangkut kebijakan dan skala prioritas pemerintah daerah. “Ini bukan soal uang tidak ada, tapi soal kebijakan dan skala prioritas. Aspirasi konstituen kami jangan sampai dianggap tidak penting,” ujar Politisi dari Partai Golkar ini.

Kata Politisi Partai Golkar ini, DPRD Bangli telah dua kali menggelar rapat internal untuk menyikapi persoalan tersebut. Disini, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan anggota dewan, melainkan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui jalur resmi.

Baca Juga : Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PKA Provinsi Bali Studi Lapangan di Bangli.

Masyarakat menyampaikan aspirasi. Jangan sampai mereka kecewa dan menganggap dewan tidak memperjuangkan kepentingannya. Diakuinya, dengan tidak cairnya bantuan hibah ini tentu membuat konstituen kecewa, tapi mereka tidak kecewa kepada kita yang telah membawa aspirasi

“Aspirasi mereka sudah diusulkan dan diperjuangkan tentu gak mungkin mereka keceawa kepada saya ,justru mereka kecewa dengan Pemerintah Daerah,” tandasnya. (*)