PERSINDONESIA.COM – Pendapatan transfer yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah diproyeksikan turun lebih dari Rp23 miliar. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (7/9/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika dan dihadiri langsung oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan penurunan pendapatan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dikatakannya, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, PAD justru mengalami peningkatan Rp1 miliar lebih, yakni dari sekitar Rp 298 miliar menjadi lebih dari Rp 300 miliar.
Baca Juga : Bahas RAPBD Perubahan 2026, DPRD Bangli Ingatkan Eksekutif Sesuaikan Penggunaan Anggaran
“Dengan adanya peningkatan PAD ini harus menjadi dorongan bagi kita untuk terus melakukan inovasi dan memperkuat pengelolaan potensi daerah. Bangli harus semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin cerdas dalam mengelola fiskalnya,” tegasnya.
Kata Bupati Sedana Arta, peningkatan PAD tidak boleh hanya dilakukan dengan memperbesar pungutan pada masyarakat. Menurutnya, penguatan PAD harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi, optimalisasi potensi ekonomi daerah serta penciptaan iklim usaha yang sehat.
“Oleh karena itu, kita harus membangun sistem pelayanan yang baik, tata kelola yang transparan, pemanfaatan teknologi, optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta iklim usaha yang sehat,” kata Bupati dua periode ini.
Sumber pendapatan dari transfer mengalami penurunan cukup signifikan. Sebelumnya dirancang sekitar Rp 974 miliar, turun lebih dari Rp 23 miliar atau menjadi sekitar Rp 951 miliar. Kondisi tersebut tentunya menjadi sinyal bahwa Bangli tidak boleh terus bergantung pada transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
Sementara, lanjut Bupati Bangli dari sisi belanja juga mengalami penurunan lebih dari Rp26 miliar. Sebelum perubahan, belanja dirancang sekitar Rp 1,27 triliun dan setelah perubahan menjadi sekitar Rp 1,24 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai bagian dari efisiensi, penajaman prioritas dan optimalisasi penggunaan anggaran.
Namun, di tengah penurunan total belanja, terdapat satu komponen yang justru mengalami peningkatan cukup besar, yakni belanja modal naik lebih dari Rp 26 miliar, dari sekitar Rp 138 miliar menjadi lebih dari Rp 165 miliar. Kenaikan tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan serta irigasi yang mengalami tambahan anggaran lebih dari Rp 18 miliar.
“Jalan yang lebih baik berarti mobilitas masyarakat semakin mudah. Irigasi yang semakin baik berarti produktivitas pertanian semakin kuat,” ungkap Bupati Sedana Arta.
Baca Juga : Tanggulangi Kesenjangan Fiskal Daerah, Bangli Pertegas Tuntutan Hak Imbal Jasa Lingkungan
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menekan biaya ekonomi masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga Bangli. Untuk belanja pegawai disesuaikan. Belanja barang dan jasa meningkat untuk mendukung pelayanan serta program pemerintah daerah.
Seluruh penyesuaian tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas agar.APBD benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif pemerintahan.
“Peningkatan belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah agar APBD tidak hanya terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan semata,” tandasnya.(*)
