Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan
JAKARTA Persindonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mempersiapkan arah program dan anggaran untuk tahun 2027. Perencanaan tersebut diarahkan agar setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan kinerja yang terukur, berkualitas, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran 2027 harus dilakukan sejak awal secara cermat. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berdasarkan persentase realisasi anggaran, tetapi juga harus melihat kualitas hasil kegiatan dan dampaknya. “Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target, tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Dalu saat membuka kegiatan penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).
Ia menekankan bahwa perencanaan anggaran Kementerian ATR/BPN harus sejalan dengan arah pembangunan pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Dengan demikian, berbagai program pertanahan dan tata ruang harus memiliki kontribusi terhadap pencapaian sasaran tersebut. Kegiatan teknis seperti pengukuran, pemetaan dan penerbitan sertipikat tidak hanya dipandang sebagai target administratif, tetapi perlu ditempatkan sebagai bagian dari dukungan terhadap produktivitas, investasi dan pengembangan industri.
Dalu menyebut sejumlah sektor yang membutuhkan dukungan melalui program Kementerian ATR/BPN, antara lain pembiayaan perumahan, penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pengembangan layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, kawasan strategis hingga penyediaan kepastian ruang. “Selaku perencana harus paham secara makro. Kalau melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di tahun 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” ujarnya.
Selain memastikan ketepatan perencanaan, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program dan anggaran. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menilai komunikasi dan kerja sama antarpihak penting untuk menjaga pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.
Sejumlah kementerian dan lembaga menjadi mitra dalam mengawal kinerja ATR/BPN, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Kerja sama dengan pemerintah daerah juga terus didorong, termasuk melalui kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program yang telah diterapkan di enam provinsi diharapkan dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain.
Andi mengatakan daerah yang belum memperoleh pendampingan atau belum melakukan launching kerja sama KPK dan pemerintah daerah dapat mempelajari serta mengadopsi praktik yang telah diterapkan di provinsi lain.
Untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target, seluruh unit kerja juga diminta memperkuat sistem pelaporan. Pembaruan data secara berkala dinilai penting agar perkembangan pelaksanaan program dan anggaran dapat diketahui secara cepat dan akurat.
Andi Tenri Abeng meminta jajaran Kementerian ATR/BPN tidak menunda penyampaian laporan maupun pembaruan data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP). “Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujarnya.
Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 2027 tersebut diikuti secara daring oleh sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bersama jajaran. Hadir pula Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir.
Melalui proses perencanaan yang lebih terukur dan pengawasan yang konsisten, Kementerian ATR/BPN menargetkan pelaksanaan anggaran 2027 tidak berhenti pada pencapaian angka serapan, tetapi mampu menghasilkan program yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Redaksi Persindo & Humas BPN Gianyar
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
