Jakarta Persindo β Menjelang penutupan tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian penuh program Konsolidasi Tanah yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP). Program strategis tersebut menjadi instrumen penting dalam penataan ruang, peningkatan kualitas permukiman, hingga pengurangan kawasan kumuh di berbagai daerah.
Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal PTPP, Embun Sari, dalam pengarahan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ATR/BPN 2025, Senin (8/12/2025), menyampaikan bahwa Konsolidasi Tanah tahun ini telah melalui hampir seluruh tahapan utama.Β βMulai dari desain penataan, persetujuan warga, hingga kesepakatan rencana aksi sudah selesai. Kini kita berada pada tahap finalisasi dokumen menuju sertipikasi, dan kami optimis bisa mencapai 100%,β ujarnya.
Pada 2025, program Konsolidasi Tanah telah dilaksanakan di 16 provinsi dengan total 2.833 bidang tanah. Realisasi fisik program mencapai 81%, menunjukkan progres yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Embun menegaskan bahwa percepatan penyelesaian Konsolidasi Tanah memerlukan sinergi erat antara Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, serta pemerintah daerah. Program ini tidak hanya memperbaiki struktur ruang, tetapi juga bertujuan menata kembali lingkungan permukiman agar lebih legal, tertib, dan layak dihuni.
Untuk mempercepat proses, Ditjen PTPP mengandalkan sistem pelaporan digital berbasis dashboard yang memantau perkembangan tiap lokasi secara real-time.Β βPelaporan digital harus disiplin. Dengan data yang akurat, hambatan di lapangan bisa langsung direspons,β kata Embun.
Dalam forum Rakernas yang diikuti 471 peserta dari seluruh Indonesia, Embun juga melaporkan serapan anggaran Ditjen PTPP yang menunjukkan kinerja positif. Hingga awal Desember, realisasi anggaran pusat mencapai 93,96%, sementara daerah berada di angka 88%.
Rakernas ATR/BPN 2025 berlangsung pada 8β10 Desember, menghadirkan berbagai agenda untuk memperkuat kualitas layanan pertanahan. Peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN, serta Kepala Kantor Pertanahan.
Sesi pengarahan dipandu oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dan turut menghadirkan narasumber lain seperti Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Agustyarsyah.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
