Bahas Ancaman Kriminalitas oleh WNA, Polres Gianyar Terima Kunjungan Tim Strategis Mabes Polri

Gianyar persindonesia.com – Dalam rangka memperkuat respons nasional terhadap meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan warga negara asing (WNA), Tim Kajian Strategis Staf Operasi (Karojianstra Stamaops) Polri melakukan kunjungan kerja ke Polres Gianyar pada Selasa, 20 Mei 2025.

Bertempat di ruang Rupatama Catur Prasetya, kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen Pol. Marsudianto, S.I.K., M.Si., yang hadir bersama tim dari Mabes Polri, Polda Bali, serta jajaran pimpinan kepolisian dari wilayah Bali timur, termasuk para Kapolres Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Wakapolres Bangli.

Dalam sambutannya, Brigjen Marsudianto menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari langkah Mabes Polri untuk menyusun strategi nasional dalam menghadapi tantangan hukum yang ditimbulkan oleh keberadaan WNA di Indonesia, khususnya di Bali.

“Jumlah WNA yang terus meningkat di Bali membawa dampak yang kompleks. Perlu sistem pengawasan dan regulasi yang tepat agar tidak menimbulkan gesekan sosial. Kita butuh wisatawan yang berkontribusi positif, bukan yang menyalahgunakan izin tinggal,” tegasnya.

Diskusi strategis kemudian digelar dengan melibatkan pejabat utama dari masing-masing satuan wilayah. Tiga fokus utama dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain: pola kejahatan yang melibatkan WNA, upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, serta inovasi yang dapat diterapkan di tingkat wilayah.

Kapolres Gianyar, AKBP Umar, S.I.K., M.H., mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif dalam penguatan kebijakan yang disusun oleh Mabes Polri. “Kami menyambut baik forum seperti ini. Dengan meningkatnya interaksi antara WNA dan masyarakat lokal, penting bagi kami untuk mendapat arahan yang jelas dan tegas dalam hal penindakan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Bangli, Kompol Willa Jully Nendissa, S.I.K., menambahkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani isu yang kompleks ini. “Isu WNA tidak bisa ditangani oleh kepolisian saja. Perlu keterlibatan dari sektor imigrasi, pariwisata, hingga pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama, dan Brigjen Marsudianto memastikan bahwa seluruh hasil kajian akan disusun sebagai rekomendasi strategis bagi Kapolri. Ia juga membuka kemungkinan bahwa langkah ini dapat menghasilkan kebijakan di tingkat lebih tinggi, seperti Keputusan Presiden (Kepres), apabila dinilai mendesak.

@krg.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *