Entry Meeting Lkpd Tahun 2025
BADUNG – Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, mengikuti secara daring kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Kamis (12/02/2026). Kegiatan tersebut diikuti dari Jero Taman Bali, Dalung, Kuta Utara.
Entry meeting ini menjadi tahapan awal sebelum dimulainya pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Wabup Badung menyampaikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pemeriksaan interim yang dilaksanakan BPK tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan semakin tertib dan sesuai regulasi.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif. Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapasitas aparatur,” ujar Wabup.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, terutama dalam penyediaan data dan dokumen pendukung, sehingga tahapan audit dapat berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan prosedur wajib sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pada tahap ini, BPK menyampaikan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung proses audit secara transparan. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas laporan keuangan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H. Fathan Suchi, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusria, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Entry meeting ini diikuti kepala daerah dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua secara daring. @*
