PersIndonesia.Com,Bangli- Pasca menerima penyampian Ranperda perubahan APBD Bangli tahun 2025, Fraksi Golongan Karya (Golkar) melalui pembicaranya I Wayan Sutama angkat bicara dalam penyampian Pemandangan Umum (PU) yang digelar di Ruang Rapat DPRD Bangli, pada hari Senin 21 Juli 2025.
Menurut I Wayan Sutama pada hakekatnya perubahan APBD tahun 2025 merupakan penyesuaian anggaran yang telah dilakukan. Lanjut kata Sutama dalam perubahan ini pihaknya melihat terjadi penurunan PAD dari Rp. 307,4 miliar menjadi Rp. 303,4 miliar. Hal ini berbanding terbalik dengan semanggat otonomi daerah dan kemandirian fiskal yang dicanangkan dalam berbagai regulasi Nasional dan Daerah. “Penurunan PAD menunjukan belum optimalnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta lemahnya integrasi sistem pendapatan berbasis digital”, ujarnya.
Baca Juga : Rancang Perubahan APBD Bangli Tahun 2025, Dewan dan Eksekutif Gelar Rapat Paripurna
Berkaca dari hal tersebut, kata Sutama pihaknya mendorong Pemda Bangli segera membangun sistem PAD berbasis digital revenue system serta mengembangkan kolaborasi dengan sektor informal, Desa Adat dan pelaku UMKM. Ia menegaskan realisasi PAD Bangli dari sektor retribusi daerah masih belum optimal dan menunjukan indikasi kebocoran yang signifikan.
Hal ini terlihat dari perbandingan antara tingginya jumlah kunjungan wisatawan, terutama ke kawasan strategis seperti Kintamani tak sebanding dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah. Selain itu, potensi penerimaan dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) juga belum tergarap secara penuh. “Keadaan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan, pengawasan, dan penagihan pajak daerah”, tegas Sutama.
Pihaknya juga menyoroti belanja operasional masih sangat besar, dengan belanja barang dan jasa yang naik lebih dari Rp10 miliar. Kenaikan ini perlu kiranya disertai penguatan output dan outcome yang jelas. Selain itu meskipun defisit menurun dari Rp14 miliar menjadi Rp1,2 miliar diakuinya bukan semata karena keberhasilan peningkatan pendapatan, tetapi lebih karena berkurangnya penerimaan pembiayaan. Dalam tata kelola fiskal kontemporer, pengelolaan defisit harus didasari perhitungan risiko fiskal dan strategi jangka menengah.
Baca Juga : Dewan Bangli Usulkan Lakukan Regrouping Atasi Ketimpangan Jumlah Siswa Tingkat SD
Oleh karenanya, dipandang perlu melakukan perencanaan pembiayaan yang lebih strategis, termasuk kajian risiko pembiayaan jangka panjang, proyeksi kemampuan daerah membayar utang, dan analisis fiscal sustainability.
“Kami juga mengapresiasi adanya peningkatan modal sebesar Rp43 miliar, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan gedung. Ini adalah sinyal positif bahwa pembangunan fisik tetap menjadi prioritas”, ungkap Sutama.(IGS)
