Rapat Panja DPR RI tentang PNBP yang digelar di Gedung Nusantara
Jakarta persindonesia.comย โ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan kinerja kuat menjelang akhir tahun 2025. Dalam Rapat Panja DPR RI tentang PNBP yang digelar di Gedung Nusantara, Senin (17/11/2025), Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengonfirmasi bahwa realisasi PNBP telah mencapai Rp2,63 triliun, atau 82,12% dari target tahunan sebesar Rp3,21 triliun.
Dalu menjelaskan bahwa capaian tersebut didorong oleh optimalisasi pelayanan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia. โPerhitungan target dilakukan berdasarkan potensi layanan yang tersedia, dan hingga November ini, realisasinya cukup menggembirakan,โ katanya.
Perbandingan data hingga 31 Oktober 2025 juga menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Salah satu komponen utama, yakni Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, mencatat penerimaan Rp750,15 miliar, naik dari Rp642,13 miliar pada 2024.
Melihat tren tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan sejumlah revisi regulasi untuk memperkuat basis PNBP. Dalu mengungkapkan bahwa beberapa aturan yang akan diperbarui meliputi:ย PP Nomor 128 Tahun 2015,ย PMK 143/PMK.02/2021, PMK 180/PMK.02/2021.
Adapun PMO Nomor 98 Tahun 2024 dipastikan tidak termasuk dalam daftar regulasi yang akan direvisi.
Selain pelayanan pertanahan, beberapa bidang yang termasuk dalam komponen PNBP yaitu pendidikan, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pertimbangan teknis pertanahan, serta pelatihan teknis.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang memimpin rapat, memberikan apresiasi atas capaian positif ATR/BPN sejak 2020 hingga 2025. Ia berharap target Rp3,2 triliun dapat dicapai pada Desember mendatang.ย โPeningkatan PNBP penting, termasuk melalui penyesuaian tarif. Namun peningkatan penerimaan harus beriringan dengan perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat,โ tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama ATR/BPN, yang turut diminta memastikan reformasi layanan berjalan seiring dengan optimalisasi penerimaan negara.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
