Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 di Bali
Denpasar Persindo – Upaya memperkuat tata kelola administrasi pertanahan kembali ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 di Bali, Selasa (25/11/2025).
Dalam forum tersebut, Nusron menempatkan MASKI sebagai elemen penting yang menopang kualitas data dan layanan pertanahan nasional.
Menurut Menteri Nusron, profesionalitas para surveyor kadaster berperan langsung terhadap ketepatan informasi fisik bidang tanah. Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan sengketa tanah kerap bermula dari ketidaktepatan data yang seharusnya dapat dicegah melalui standar kerja yang kuat.
“Peran Bapak/Ibu sangat strategis. Karena itu, kerja sama kita harus diperkuat, terutama dalam membangun manajemen administrasi pertanahan dan land tenure yang transparan serta akuntabel,” ujarnya.
Nusron mengajak MASKI untuk memperbarui standar kompetensi anggotanya, mulai dari quality assurance, quality control, hingga kode etik profesi. Ia menilai setiap produk pertanahan harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. “Setiap data kadastral harus solid, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada celah yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepemilikan. Kebenaran fisik objek tanah itu tunggal,” tegasnya.
Ia juga membuka peluang bagi diterapkannya sertifikasi tambahan bagi para surveyor independen, khususnya yang berkaitan dengan integritas dan pengelolaan risiko. Langkah ini dinilai penting demi menjaga kredibilitas proses dan hasil pekerjaan.
Di hadapan peserta Munas, Menteri Nusron menekankan bahwa transparansi informasi pertanahan merupakan hak publik. “Jangan sampai kepemilikan tanah masyarakat menjadi kabur karena kesalahan dalam proses kadastral. Integritas harus dijaga dalam setiap tahapan,” ujarnya.
Munas yang mengusung tema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia” ini turut menghadirkan berbagai narasumber. Di antaranya, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana.
Hadir pula mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Daging, bersama jajarannya.
Sementara itu, Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto, turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap peningkatan kompetensi profesi surveyor kadaster.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
