Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI)
Bali Persindo – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pesan tegas kepada para surveyor kadaster agar tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat dimanfaatkan oleh mafia tanah. Pesan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11/2025).
Di hadapan ratusan peserta Munas, Nusron mengingatkan bahwa pertarungan sumber daya agraria merupakan arena yang rawan disusupi kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, ia meminta seluruh anggota MASKI mempertahankan integritas dalam menjalankan tugas profesional mereka. “Pertarungan ini soal sumber daya yang bernilai. Jangan biarkan diri Anda dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merebut tanah melalui cara-cara yang tidak jujur dan tidak transparan,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron kembali menyinggung fenomena “Pagar Laut” yang mencuat di awal masa jabatannya. Ia menilai kasus seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran oknum di lapangan. “Tanah tidak bisa diciptakan manusia, begitu juga air dan udara. Karena itulah sumber daya agraria selalu mengandung nilai strategis, dan godaan untuk melakukan pelanggaran akan selalu ada,” jelasnya.
Lebih jauh, Nusron menerangkan bahwa dalam sistem pertanahan, terdapat dua komponen penting: pejabat ATR/BPN sebagai pengambil keputusan dan surveyor kadaster sebagai pelaksana teknis. Pada tahap pengukuran, surveyor menjadi pihak pertama yang menentukan keabsahan informasi fisik bidang tanah.
Ia menegaskan bahwa hampir semua kejahatan pertanahan bermula dari manipulasi data fisik dan pengakuan atas bidang tanah. Pada aspek fisik, rekayasa tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang yang bekerja langsung di lapangan. Sementara pada aspek pengakuan, manipulasi dapat muncul melalui dokumen yuridis atau administratif.
Namun menurut Nusron, seluruh klaim tersebut tidak akan bertahan apabila informasi fisik tanah telah disusun secara benar dan dapat diverifikasi.
Dengan jaringan anggota yang tersebar di 26 provinsi, Menteri Nusron menilai MASKI memiliki posisi penting dalam memperkuat sistem administrasi pertanahan nasional. Ia mengajak organisasi profesi tersebut untuk semakin aktif memperbaiki standar kerja dan manajemen pertanahan di Indonesia. “MASKI adalah mitra strategis Kementerian ATR/BPN. Kita harus bersama-sama meningkatkan perbaikan di bidang pengelolaan pertanahan, yang hingga kini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah,” kata Nusron.
Pada rangkaian Munas yang berlangsung hingga 27 November, Nusron juga meninjau sejumlah booth pameran yang menampilkan perkembangan teknologi survei terbaru. Kehadirannya didampingi oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Bali, I Made Daging, beserta jajaran.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
