Persindonesia.com Jembrana – Di tengah geliat pembangunan kawasan pesisir Kabupaten Jembrana, Desa Pengambengan bersama desa tetangganya yaitu Cupel, Baluk, dan Tegal Badeng Barat di Kecamatan Negara menjadi titik fokus percontohan pembangunan ekonomi biru.
Melalui sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jembrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana, Dinas Kominfo, serta Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Jembrana, diluncurkanlah Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 yang diresmikan secara resmi oleh Bupati Jembrana pada 6 Mei 2026.
Perbekel Pengambengan Kamaruzaman mengatakan, program pendataan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat tata kelola data sektoral di tingkat desa, tetapi juga menjadi bagian dari In-Depth Study untuk mengukur kesiapan kawasan Pengambengan menuju Program Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Sempat Izin ke Toilet, Penumpang KMP Cemerlang Hilang dan Diduga Tercebur di Selat Bali
“Pendataan lapangan dilakukan berbasis Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan memanfaatkan Aplikasi MESARI. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama Juni 2026 oleh para taruna Poltek KP Jembrana yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan,” ujar Kamaruzaman.
Menurutnya, pendataan mencakup periode pengamatan sejak 1 Juni 2025 hingga 31 Mei 2026. Dari kegiatan tersebut berhasil dihimpun data kuantitatif dari 415 sampel keluarga pesisir, termasuk 137 keluarga di Desa Pengambengan yang menjadi hub utama KNMP.
“Data tersebut kemudian dipadukan dengan analisis spasial menggunakan citra satelit Sentinel-2A serta wawancara kualitatif secara mendalam. Hasilnya memberikan gambaran mengenai kondisi riil kawasan pesisir Pengambengan, baik dari sisi lingkungan maupun kesiapan masyarakat,” jelasnya.
Si Jago Merah Lahap Hutan di Kawasan Sukawana Minggu Malam, Penyebab Masih dalam Penyelidikan Polisi
Kamaruzaman mengungkapkan, dari aspek ekologis, analisis spasial periode 2019–2025 menunjukkan adanya ancaman abrasi yang cukup serius. Abrasi bahkan mengikis garis pantai hingga sekitar 8 meter per tahun, terutama di wilayah Banjar Ketapang Muara dan Banjar Muara Indah.
“Dampak lingkungan ini juga dirasakan langsung masyarakat. Sebanyak 55,4 persen keluarga yang menjadi responden mengaku pernah terdampak banjir, sementara 8,1 persen lainnya terdampak banjir rob,” katanya.
Sementara dari sisi kesiapan masyarakat, lanjut Kamaruzaman, hasil pengukuran menggunakan Community Readiness Model (CRM) menempatkan pemerintah, kelompok nelayan, dan Koperasi Desa Merah Putih pada Stage 5 atau tahap Preparation.
Wabup Bagus Alit Sucipta Upasaksi Nebes Tapakan Di Pura Dwijendra Batanbuah
“Artinya, struktur kepemimpinan dan sumber daya dasar sebenarnya sudah tersedia dan cukup siap. Namun masih ada kesenjangan informasi di tingkat masyarakat. Sebanyak 73,1 persen responden masyarakat umum mengaku belum mengetahui secara detail rencana pelaksanaan pembangunan KNMP,” ungkapnya.
Karena itu, Kamaruzaman menilai sosialisasi mengenai KNMP perlu diperkuat secara terstruktur dan inklusif, khususnya kepada masyarakat nelayan yang menjadi bagian utama dari program tersebut.
“Selain sosialisasi, pembangunan infrastruktur pelindung pantai dan upaya mitigasi banjir rob juga perlu dipercepat karena menjadi kebutuhan yang cukup mendesak bagi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Puncak Panca Wali Krama Ulun Danu Batur, Gubernur Koster Tekankan Pentingnya Menjaga Alam Bali
Ia menambahkan, integrasi data Desa Cantik melalui aplikasi MESARI dan situs web desa yang didukung Dinas Kominfo juga perlu dijadikan baseline data dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi biru.
“Data desa harus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir. Harapannya, pembangunan ekonomi biru dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Jembrana,” pungkasnya.
Kamaruzaman menjelaskan, pelaksanaan program tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas instansi. Tahapannya diawali dengan sosialisasi dan identifikasi kebutuhan desa, kemudian dilanjutkan dengan persiapan teknis berupa penyusunan kuesioner, penyediaan buku pedoman hingga pelatihan petugas.
Sidak Dua Cafe di Siyut, BNNK Gianyar dan Tim Gabungan Temukan Satu Orang Positif Narkoba
“Dalam proses ini, Dinas Kominfo juga memiliki peran penting, terutama dalam pembuatan aplikasi pendataan serta mendukung pengelolaan website desa,” tandasnya. Ts
