Jakarta Persindonesia.comย โ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menempatkan agenda besar transformasi layanan sebagai prioritas pembahasan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (09/12/2025). Mengusung tema โTransformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPNโ, forum tersebut menegaskan komitmen lembaga terhadap peningkatan mutu layanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, hadir sebagai narasumber dan menekankan bahwa integritas merupakan elemen fundamental untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menambahkan bahwa integritas harus berjalan beriringan dengan dua prinsip lain, yakni transparansi dan akuntabilitas.
โIntegritas itu soal manusianyaโtentang etika, kejujuran, dan kedisiplinan,โ kata Edward Omar Sharif Hiariej di hadapan ratusan peserta Rakernas.
Wamen Hukum juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kinerja menjadi penopang profesionalisme layanan publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui proses kerja pemerintah, mulai dari alur pelayanan hingga standar operasional prosedur (SOP). โSaat akses pada informasi jelas, masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mereka,โ ujarnya.
Ia turut menyoroti peran digitalisasi dalam memperkuat transparansi di tengah transformasi pelayanan. Sistem digital yang terstandar, jelasnya, membantu publik menilai akuntabilitas suatu proses secara lebih objektif.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam sambutan pembukaan menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya pembuktian integritas melalui tindakan nyata. Ia menegaskan bahwa predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bukan sekadar penghargaan, melainkan komitmen yang harus dijaga secara konsisten.ย โKalau sudah dapat WBK tapi di lapangan masih ditemukan penyimpangan, saya akan turun langsung mengambil tindakan sebelum aparat penegak hukum bergerak,โ tegas Nusron.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat reformasi birokrasi, Nusron juga memastikan bahwa predikat WBK akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses promosi dan mutasi ASN. โIni akan menjadi jalur cepat bagi mereka yang memang benar-benar menjaga integritas WBK,โ tambahnya.
Rakernas 2025 dihadiri pejabat pimpinan tinggi, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta kepala kantor pertanahan dari berbagai daerah, yang bersama-sama merumuskan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan pertanahan yang lebih bersih dan berintegritas.
(Humas ATR/BPN Gianyar Bali)
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementrian Agraria dan Tata Ruang
/Badan Pertanahan Nasional
