Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kemenko PMK
Jakarta Persindo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan langkah strategis melalui revisi Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek–Punjur sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi bencana banjir dan longsor, khususnya di Wilayah Sungai Ciliwung.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat (09/01/2026).
Wamen Ossy menjelaskan, revisi yang akan dilakukan mengacu pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek–Punjur yang secara regulasi telah memasuki masa evaluasi lima tahunan. Momentum ini dinilai penting untuk menyelaraskan kembali kebijakan penataan ruang dengan kondisi lingkungan dan risiko bencana yang terus meningkat. “Peninjauan ulang RTR KSN ini menjadi peluang untuk menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan, sehingga penataan ruang dari tingkat nasional hingga daerah dapat saling terhubung dan saling menguatkan,” ujar Ossy.
Ia menekankan bahwa keberadaan RTR KSN yang disusun secara komprehensif akan menjadi rujukan bagi rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota di kawasan Jabodetabek–Punjur. Dengan demikian, upaya pengendalian pemanfaatan ruang, baik di wilayah hulu maupun kawasan tengah, dapat dilakukan secara lebih efektif.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menegaskan bahwa penataan ruang tidak dapat dipisahkan dari strategi mitigasi bencana. Menurutnya, peningkatan curah hujan dan tekanan pembangunan menuntut adanya kebijakan terpadu lintas sektor agar risiko banjir dan longsor dapat ditekan sejak tahap perencanaan. “Kita harus bergerak bersama. Penanganan bencana tidak bisa parsial, karena dampaknya akan dirasakan secara luas jika tidak diantisipasi dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Menko PMK Pratikno dalam kesempatan yang sama menyambut baik kesiapan ATR/BPN untuk melakukan revisi kebijakan tata ruang. Ia mendorong seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan daerah, antara lain Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bupati Bogor, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, yang bersama-sama membahas strategi pemulihan lahan dan antisipasi bencana di kawasan Sungai Ciliwung.
Humas ATR/BPN Gianyar Bali
Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
