Persindonesia.com Jembrana – RSU Negara tengah menghadapi tekanan berat di tengah upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit milik daerah ini tercatat menanggung beban warisan utang lebih dari Rp32 miliar hingga akhir 2024, ditambah kerugian operasional sekitar Rp900 juta dalam setahun terakhir, sehingga menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Jembrana.
Meski demikian, manajemen rumah sakit diharapkan tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat agar tidak terdampak persoalan keuangan tersebut.
Menyikapi kondisi itu, Komisi III DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja bersama manajemen RSU Negara. Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa, dan membahas evaluasi kinerja serta kondisi keuangan rumah sakit.
Dikonfirmasi Senin (23/2/2026), Dewa Putu Merta Yasa membenarkan pihaknya telah melakukan pembahasan menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan dan keuangan RSU Negara. “Secara umum pelayanan RSU Negara dinilai sudah berjalan cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan di sejumlah sektor,” ujarnya.
Pembongkaran Bangunan Rumah Jabatan Bupati Bangli Mulai Dikebut
Ia menyoroti pentingnya peningkatan komunikasi antara tenaga medis dengan pasien maupun keluarga pasien, penataan area parkir, serta peningkatan kenyamanan fasilitas pendukung rumah sakit.
Selain pelayanan, Komisi III juga mencermati persoalan utang RSU Negara yang merupakan akumulasi dari kondisi keuangan beberapa tahun sebelumnya. Beban tersebut berdampak pada operasional rumah sakit, termasuk ketersediaan obat serta keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel).
“Untuk Jaspel tidak dihapus, tetapi tertunda dan akan dibayarkan secara bertahap sesuai kemampuan pendapatan rumah sakit,” jelasnya.
Dalam rapat itu terungkap sejumlah langkah perbaikan telah dilakukan manajemen RSU Negara, antara lain efisiensi belanja, peningkatan pendapatan nonmedis, negosiasi ulang kerja sama dengan mitra, termasuk layanan hemodialisa (HD), serta pengajuan bantuan alat kesehatan ke pemerintah pusat.
Satres Narkoba Polres Asahan Gagalkan Upaya Kabur Terduga Pengedar Sabu di Kisaran Timur
Terkait layanan hemodialisa, Komisi III menilai layanan tersebut masih sangat dibutuhkan masyarakat. Skema bagi hasil yang telah diperbaiki kini tidak lagi merugikan rumah sakit dan bahkan mulai menunjukkan surplus, meski masih terbatas.
Pengembangan Rekam Medis Elektronik (RME) atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) juga menjadi prioritas manajemen. Proses seleksi vendor dilakukan secara ketat dengan melibatkan kajian ahli guna meningkatkan efisiensi, integrasi layanan, dan mutu pelayanan rumah sakit.
Rapat kerja tersebut juga membahas kondisi ambulans RSU Negara yang dinilai masih memenuhi standar keselamatan dan akreditasi. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan untuk pengadaan ambulans yang lebih representatif melalui dukungan pemerintah pusat maupun koordinasi lintas sektor. Selain itu, gaji petugas parkir juga telah diperhitungkan dan direncanakan mengalami kenaikan pada tahun ini.
Dewa Putu Merta Yasa menegaskan DPRD Kabupaten Jembrana memahami keterbatasan keuangan daerah. Meski demikian, pihaknya berkomitmen mendorong dukungan anggaran serta memperkuat koordinasi dengan Badan Anggaran dan eksekutif daerah.
Aksi Residivis Curat Terekam CCTV, Satreskrim Polresta Pangkalpinang Bekuk Pelaku di Bukit Baru
“Perbaikan pelayanan dan pemulihan keuangan RSU Negara harus berjalan seimbang, dengan komitmen bersama antara manajemen rumah sakit, DPRD, dan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Kabupaten Jembrana,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSU Negara yang baru dilantik sebulan lalu, I Gusti Agung Putu Arishanta, menyatakan pihaknya akan fokus pada efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan rumah sakit.
“Kami akan melakukan efisiensi anggaran, seperti memangkas biaya operasional yang tidak mendesak tanpa mengurangi kualitas penanganan pasien, serta meningkatkan standar layanan untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, pendapatan rumah sakit juga akan meningkat,” ujarnya. TS
