Persindonesia.com Jembrana – Kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga Desember 2026 mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Jembrana. Sedikitnya 100 hektare lahan sawah yang ditanami padi dilaporkan terdampak kekeringan dan tersebar di empat kecamatan.
Dari total lahan terdampak tersebut, sebanyak 22 hektare tanaman padi dinyatakan puso atau gagal panen. Sementara itu, sekitar 6 hektare lahan berhasil dipulihkan setelah dilakukan berbagai upaya penyelamatan oleh petani bersama pengelola subak.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan (PPP) Jembrana, I Putu Eka Arta, mengatakan data tersebut dihimpun berdasarkan laporan bidang pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang melakukan pemantauan secara langsung di sejumlah wilayah.
Data tersebut selanjutnya dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana untuk penanganan dampak kekeringan.
“Ada yang mengalami kekeringan. Kaitan dengan laporan dampak kerusakan tanaman akibat kekeringan di Kabupaten Jembrana, kemarin juga kami sudah laporkan ke BPBD untuk penanggulangan,” ujarnya.
Indeks Reformasi Hukum Jembrana Sabet Peringkat II se-Bali
Menurutnya, lahan pertanian yang terdampak tersebar di Kecamatan Negara, Jembrana, Melaya, dan Mendoyo. Seluruh lahan yang masuk dalam pendataan merupakan sawah yang dikelola subak dan ditanami padi.
“Luas yang terkena dampak kekeringan itu sebanyak 100 hektare. Namun, laporan dari tim di Pertanian dan PPL, itu yang puso 22 hektare dan yang kembali pulih itu sudah 6 hektare,” jelasnya.
Keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kekeringan. Sejumlah subak telah memiliki sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan pengairan, namun kapasitas air yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh lahan terdampak.
Kondisi tersebut membuat pengairan harus dilakukan secara bergiliran. Akibatnya, tidak semua tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup pada saat dibutuhkan.
Eka menyebutkan, lahan yang mengalami puso sebenarnya telah memiliki akses terhadap sumur bor. Namun, kapasitas sumber air tersebut tidak mencukupi untuk mengairi seluruh areal sawah yang terdampak.
Sempat Macet Total! Pohon Jati Raksasa Roboh Tutup Jalur Denpasar–Gilimanuk
“Untuk tanaman yang puso itu sumur bor tersedia, namun tidak mampu mengairi keseluruhan yang terkena kekeringan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PPP Jembrana terus berkoordinasi dengan BPBD dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajukan penambahan sumur bor di wilayah yang membutuhkan pasokan air.
Selain sumber air, ketersediaan bahan bakar untuk mengoperasikan peralatan pertanian dan sumur bor juga menjadi perhatian pemerintah.
“Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan BPBD dan BWS berkaitan dengan pengajuan sumur bor dan untuk penggunaan antara BBM atau tenaga listrik,” kata Eka Arta.
Dinas PPP Jembrana juga memberikan rekomendasi penggunaan solar berdasarkan usulan dari lapangan yang telah diverifikasi oleh PPL. Rekomendasi tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan bahan bakar alat dan mesin pertanian (alsintan), termasuk sumur bor di kawasan subak.
Iming Imingi Kerja ke Singapura, Perempuan di Bondowoso Ditahan dalam Kasus TPPO
“Kami di dinas memberikan rekomendasi berkaitan dengan penggunaan solar baik untuk alsintan maupun sumur bor yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana untuk di subak sawah,” ujarnya.
Tingkat kekeringan yang terjadi pada lahan pertanian bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga berat. Untuk tanaman yang masih memungkinkan diselamatkan, petani bersama pengelola subak melakukan berbagai langkah, seperti pergiliran air dan pemanfaatan sumur bor.
Sebagai langkah antisipasi terhadap kemarau yang masih berlangsung, Dinas PPP Jembrana juga telah menyusun daftar kebutuhan alat dan mesin pertanian. Sebanyak 17 unit pompa diusulkan untuk mendukung pengairan di sejumlah kawasan subak.
Pompa tersebut diharapkan dapat membantu memaksimalkan sumber air yang masih tersedia dan menyalurkannya ke lahan pertanian, terutama ketika sumber air alami semakin terbatas.
Di sisi lain, pemerintah mengingatkan petani agar meningkatkan langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca kering. Dinas PPP Jembrana berencana kembali berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan perkembangan terbaru mengenai kondisi cuaca serta potensi lamanya kekeringan.
Informasi mengenai kondisi cuaca tersebut dinilai penting agar petani dan pengelola subak dapat menyesuaikan pola tanam serta pengelolaan air dengan ketersediaan sumber daya air.
“Sebelumnya memang sudah ada imbauan. Dan kemarin tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan BPBD, nanti mungkin kita akan coba lagi kemudian berkoordinasi dengan BMKG. Sehingga kita akan coba untuk memberikan imbauan kembali,” pungkasnya. Ts
