Pers Indonesia

Kategori: MEDIA PERS INDONESIA

  • Ketua DPRD Badung Tutup SPB Fest 4, Tekankan Pelestarian Seni Budaya Melalui Lomba Layang-Layang

    Ketua DPRD Badung Tutup SPB Fest 4, Tekankan Pelestarian Seni Budaya Melalui Lomba Layang-Layang

    Ketua DPRD Badung Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Budaya Lewat SPB Fest 4

    Mangupura Persindonesia.com – Festival layang-layang yang dikemas dalam SPB Fest 4 resmi berakhir dengan penuh semangat kebersamaan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Kuta, Jumat (17/7/2026). Penutupan kegiatan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, bersama Camat Kuta, tokoh masyarakat, serta komunitas pelayang dari berbagai wilayah di Kabupaten Badung.

    Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Badung menyerahkan piala kepada para juara dari berbagai kategori perlombaan, termasuk tiga piala bergilir bagi peserta terbaik. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas, dedikasi, dan komitmen para peserta dalam menjaga eksistensi tradisi layang-layang yang menjadi bagian dari budaya Bali.

    I Gusti Anom Gumanti menyampaikan apresiasi kepada Sekaha Pelayang Badung dan seluruh panitia yang telah sukses menggelar SPB Fest 4. Menurutnya, festival ini tidak hanya menjadi ajang adu kreativitas, tetapi juga memiliki peran penting sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda agar semakin mencintai dan melestarikan warisan leluhur.

    Ia menilai tradisi layang-layang merupakan salah satu identitas budaya Bali yang harus terus dipertahankan melalui kegiatan positif yang melibatkan masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan festival semacam ini diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan semakin menarik minat generasi muda untuk ikut berpartisipasi.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung juga mengusulkan agar seluruh peserta pada penyelenggaraan berikutnya mengenakan busana adat Bali. Menurutnya, penggunaan pakaian adat akan memperkuat nuansa budaya sekaligus menambah daya tarik festival, sehingga keindahan layang-layang yang ditampilkan berpadu dengan kekayaan tradisi Bali.

    Melalui SPB Fest 4, Pemerintah Kabupaten Badung bersama komunitas pelayang berharap budaya layang-layang tidak hanya tetap lestari, tetapi juga mampu berkembang sebagai bagian dari pelestarian seni, penguatan identitas daerah, dan daya tarik budaya yang membanggakan Bali.  @Krg*

  • Transformasi ATR/BPN Dimulai dari Jawa Timur, Menteri Nusron Dorong Pelayanan Cepat dan Berorientasi pada Masyarakat

    Transformasi ATR/BPN Dimulai dari Jawa Timur, Menteri Nusron Dorong Pelayanan Cepat dan Berorientasi pada Masyarakat

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid

    Surabaya Persindonesia.com –  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mengakselerasi transformasi organisasi dan pelayanan publik dengan menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu wilayah penguatan implementasi kebijakan. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan se-Jawa Timur mengubah pola kerja agar lebih profesional, terukur, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

    Dalam arahannya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Sabtu (18/7/2026), Menteri Nusron menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap proses pelayanan pertanahan. Menurutnya, perubahan yang dilakukan tidak sekadar menyempurnakan sistem, tetapi juga membangun budaya kerja yang menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.

    “Memasuki semester ini kita fokus pada transformasi pelayanan dan transformasi organisasi. Masyarakat adalah pihak yang harus mendapatkan pelayanan terbaik dari seluruh jajaran ATR/BPN,” ujar Nusron.

    Ia menjelaskan, transformasi tersebut dibangun melalui tiga aspek utama, yakni pembenahan struktur organisasi, penyempurnaan tata laksana pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga aspek itu dinilai saling berkaitan untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian waktu.

    Pada sisi organisasi, ATR/BPN akan mengubah pendekatan kerja di Kantor Pertanahan dari sistem berbasis fungsi menjadi berbasis wilayah. Dengan model tersebut, setiap kepala seksi diharapkan memahami secara menyeluruh kondisi dan persoalan pertanahan di wilayah tanggung jawabnya sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Sementara itu, pada aspek pelayanan, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan prinsip first in, first out, yaitu penyelesaian berkas berdasarkan urutan penerimaan. Selain itu, sistem Pengukuran Terjadwal akan diterapkan untuk memberikan kepastian waktu kepada pemohon. Nusron juga menargetkan layanan peralihan hak dapat diselesaikan dalam waktu maksimal sepuluh hari kerja.

    “Kita ingin seluruh proses pelayanan memiliki standar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian waktu menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.

    Tak hanya pembenahan sistem, Menteri Nusron juga menaruh perhatian besar pada penguatan integritas aparatur. Ia meminta seluruh pegawai meningkatkan kepatuhan terhadap aturan serta mengikuti pelatihan manajemen risiko guna mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

    Menurutnya, keberhasilan transformasi organisasi sangat bergantung pada integritas setiap pegawai. Karena itu, seluruh kepala kantor diminta menjalankan tugas sesuai regulasi dan menghindari praktik yang dapat menimbulkan persoalan hukum.

    Menutup arahannya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa seluruh perubahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran memberikan pelayanan dengan sikap ramah, komunikatif, dan penuh empati agar kepercayaan publik terhadap institusi semakin meningkat.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, memaparkan perkembangan pelaksanaan program serta capaian kinerja pertanahan di wilayahnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

  • Sinergitas TNI-Polri dan Masyarakat Menguat dalam Tasyakuran HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Tegal

    Sinergitas TNI-Polri dan Masyarakat Menguat dalam Tasyakuran HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Tegal

    Persindonesia.com Tegal – Sinergitas dan soliditas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tegal kembali terlihat nyata dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026.

    Komandan Kodim (Dandim) 0712/Tegal, Letkol Inf. Rachmat Ferdiantono, S.H., M.Han., menghadiri kegiatan tasyakuran dan doa bersama yang digelar di Pendopo Ki Djagga Meanggala, kediaman pengusaha H. Supandi, di wilayah Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Sabtu (18/7/2026).

    Kehadiran Dandim 0712/Tegal menjadi wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung tugas-tugas Polri sekaligus memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Kabupaten Tegal.

    Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tegal, Danlanal Tegal Letkol Laut (P) Tato Taufiqurahman, Dansatrad 403/Tegal Letkol Lek Indra Febrian, Kasiter Brigif IV/Dewa Ratna Mayor Inf. Hendri Sanova yang mewakili Danbrigif IV/Dewa Ratna, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polres Tegal, para kapolsek jajaran, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

    Jaga Mutu Ikan dan Lindungi Nelayan, Pemkab Klungkung Serahkan Bantuan Chest Freezer dan Siapkan BPJS

    Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan pengabdian Polri selama 80 tahun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo menyampaikan bahwa momentum HUT Bhayangkara ke-80 harus menjadi pemacu semangat bagi seluruh personel Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Momentum HUT Bhayangkara ke-80 hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” ujar AKBP Bayu Prasatyo.

    Berawal Adu Jangkrik, Tabrakan Meluas Hingga Sapu Mobil Parkir di Batur Selatan

    Suasana keakraban juga tampak selama kegiatan berlangsung. Dandim 0712/Tegal Letkol Inf. Rachmat Ferdiantono terlihat berinteraksi hangat dengan Kapolres Tegal dan para tamu undangan.

    Kehadiran unsur TNI dalam kegiatan tasyakuran yang digelar di kediaman tokoh masyarakat tersebut merefleksikan eratnya kemitraan antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kabupaten Tegal.

    Melalui kegiatan tasyakuran dan doa bersama ini, diharapkan soliditas dan sinergitas antarinstansi semakin kokoh. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan Kabupaten Tegal yang aman, damai, dan sejahtera melalui pengabdian terbaik TNI-Polri bagi bangsa dan negara. (Karmono)

     

  • Sasar Tiga Kecamatan di Kabupaten Tabanan, Aksi Sosial TP PKK Serahkan Bantuan Sosial

    Sasar Tiga Kecamatan di Kabupaten Tabanan, Aksi Sosial TP PKK Serahkan Bantuan Sosial

    Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi dengan memberikan bantuan kepada 150 warga di tiga lokasi

    TABANAN Persindonesia.com – Tim Penggerak PKK Provinsi Bali kembali turun ke masyarakat melalui Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi dengan memberikan bantuan kepada 150 warga di tiga lokasi di Kabupaten Tabanan, yakni Desa Bangli, Kecamatan Baturiti; Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel; serta Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, pada Jumat (17/7).

    Bersinergi dan berkolaborasi dengan TP PKK Kabupaten Tabanan serta perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, TP PKK Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial berupa 4.500 kilogram beras, 300 krat telur, dan 300 kotak susu kepada masing-masing 30 lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, balita, dan kader PKK di ketiga lokasi tersebut.

    Selain itu, di setiap lokasi aksi sosial juga diserahkan bantuan berupa 50 paket Gemarikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 10 paket sembako oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Bali, paket susu kepada masing-masing 10 balita dan ibu hamil oleh PD IBI Bali, 20 paket multivitamin untuk masing-masing 10 balita dan lansia oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 50 pak telur serta 1.000 bibit cabai oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta 50 bibit pohon oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

    Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, mewakili Ketua TP PKK Provinsi Bali, menyampaikan bahwa kegiatan Bergerak dan Berbagi merupakan salah satu program kerja TP PKK Provinsi Bali. Tujuannya adalah menggerakkan dan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk membantu masyarakat, khususnya lansia, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan kader PKK di seluruh wilayah Bali.

    “Ini adalah bentuk perhatian Ketua TP PKK Provinsi Bali. Kami berharap para penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi di Kabupaten Tabanan tidak terlepas dari sinergi antara TP PKK Provinsi Bali, TP PKK Kabupaten Tabanan, dan pemerintah daerah setempat. Kolaborasi tersebut memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, tepat sasaran, serta benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

    “Aksi sosial ini merupakan wujud sinergi antara TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK Kabupaten Tabanan. Berkat kerja sama yang baik, pendataan penerima manfaat hingga penyaluran bantuan dapat terlaksana dengan baik sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Rai Wahyuni Sanjaya, menyampaikan apresiasi kepada TP PKK Provinsi Bali atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Tabanan melalui Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi.

    “Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh TP PKK Provinsi Bali. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Tabanan. Kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di daerah lainnya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Kepala Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali, A.A. Sagung Mas Dwipayani, menyosialisasikan keberadaan Sekolah Rakyat di Bali kepada masyarakat yang hadir. Ia menjelaskan bahwa anak-anak usia sekolah yang belum memperoleh kesempatan bersekolah, baik karena keterbatasan kuota maupun kondisi ekonomi keluarga, dapat mendaftar sebagai peserta didik di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

    Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, mengajak masyarakat untuk gemar mengonsumsi ikan. Menurutnya, kandungan protein pada ikan lebih tinggi dibandingkan sumber protein hewani lainnya.

    “Asupan ikan sangat penting karena mengandung protein sebesar 17–25 persen yang berperan penting dalam mendukung kecerdasan dan perkembangan fungsi otak,” ungkapnya.

    Aksi Sosial Bergerak dan Berbagi kemudian ditutup dengan peninjauan pelayanan kesehatan gratis oleh RS Bali Mandara, vaksinasi rabies gratis oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, serta demonstrasi memasak oleh anggota PKK setempat yang didukung Bali Chef Community dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali.

    Rilis

  • HUT Koperasi ke-79: Bupati Kembang Dorong Insan Koperasi Rambah Platform Digital

    HUT Koperasi ke-79: Bupati Kembang Dorong Insan Koperasi Rambah Platform Digital

    Persindonesia.com  Jembrana – Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten Jembrana tidak hanya menjadi ajang refleksi sosial dan lingkungan, tetapi juga momentum besar untuk mendorong koperasi lokal merambah dunia digital. Berpusat di area parkir Pura Rambutsiwi pada Sabtu (18/7), acara bertema “Jembrana Bersih, Koperasi Sehat, Anggota Sejahtera” ini memadukan aksi sosial—seperti bersih-bersih sampah, penanaman pohon, dan layanan kesehatan gratis—dengan seruan kuat untuk memodernisasi ekonomi kerakyatan.

    ​Hadir langsung dalam acara tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi. Di hadapan ratusan insan koperasi yang memadati lokasi, Bupati Kembang menegaskan bahwa filosofi gotong royong koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi digital yang inklusif.

    ​”Kalau kita ingin maju pesat, maka kita harus jalan bersama-sama. Dan itulah sejatinya filosofi koperasi. Berjalan bersama-sama, bergandengan tangan untuk saling menguatkan,” ujarnya.

    Berawal Adu Jangkrik, Tabrakan Meluas Hingga Sapu Mobil Parkir di Batur Selatan

    ​Namun, berjalan bersama saja tidak lagi cukup di era saat ini. Bupati Kembang menyoroti tantangan modernisasi dan tren keviralaran di media sosial. Ia menegaskan bahwa koperasi tidak boleh lagi gagap teknologi. Pola pendekatan konvensional dari pintu ke pintu kini wajib diakselerasi dengan pemanfaatan platform digital dan media sosial guna meraih pasar yang lebih luas dan mempertahankan kepercayaan publik.

    ​Koperasi masa kini dituntut menjadi urat nadi perekonomian Jembrana yang modern, yang mampu mengangkat derajat para petani, pedagang kecil, dan nelayan melalui ekosistem digital yang transparan.

    ​”Di era kekinian, anak muda kalau berbelanja sekarang gemar menggunakan aplikasi. Koperasi harus bisa juga menyesuaikan. UMKM sekarang, semua penjualan lewat online. Kita harus juga bisa! Koperasi harus modern, koperasi harus upgrade. Anggota direkrut yang betul-betul memahami administrasi dan teknologi,” tegas Bupati Kembang.

    Kasus Kematian Alm Man Colik Terungkap, Pelaku Asal Satu Desa Berdalih Sakit Hati

    Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HUT Koperasi ke-79 Kabupaten Jembrana, Gede Nastra, menyampaikan laporan terkait perkembangan positif gerakan koperasi di Bumi Makepung. Berdasarkan data terkini, dari total 354 koperasi yang tercatat di Kabupaten Jembrana, sebanyak 288 koperasi dinyatakan dalam kondisi sehat.

    “Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Jembrana masih sangat mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, memberikan pelayanan optimal kepada anggota, serta berkontribusi nyata dalam derap pembangunan daerah,” ungkap Gede Nastra.

    Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Jembrana, serta seluruh instansi terkait atas bimbingan dan dukungan moral yang terus mengalir. Secara khusus, ia menyoroti dampak positif dari kebijakan strategis Pemkab Jembrana terkait penyaluran dana talangan atau dana pinjaman daerah.

    Lansia Meninggal di Sawah Margasari, Polisi Evakuasi dan Dampingi Keluarga Korban

    “Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan semua ASN di Jembrana. Dengan cairnya dana talangan atau dana pinjaman daerah tersebut, koperasi kini mampu menyerap hasil panen wilayah subak secara optimal. Di sisi lain, pelayanan terhadap ASN juga berjalan baik melalui penyaluran beras lokal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, Sisa Hasil Usaha (SHU), serta memajukan keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Jembrana secara berkelanjutan,” pungkasnya. Hj

     

  • Gelar Bimtek Bakomstra, Herzaky ; Jatim Adalah Pioner Untuk Keberhasilan Nasional.

    Gelar Bimtek Bakomstra, Herzaky ; Jatim Adalah Pioner Untuk Keberhasilan Nasional.

    Persindonesia – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) pada Minggu, 18/07/2026 di Hotel Bisanta Bidakara, Surabaya.

    Kegiatan ini diikuti para pengurus Bakomstra dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

    Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi politik serta menyatukan strategi dalam menyampaikan program dan perjuangan Partai Demokrat kepada masyarakat.

    Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan Partai Demokrat di tingkat nasional.

    “Jawa Timur adalah pioner untuk keberhasilan nasional. Apa yang dilakukan Demokrat Jawa Timur akan menjadi contoh dan memberikan dampak besar terhadap pencapaian Partai Demokrat secara nasional,” ujar Herzaky.

    Menurutnya, Bakomstra merupakan garda terdepan dalam membangun citra positif partai melalui komunikasi yang efektif, cepat, dan berbasis fakta.

    Karena itu, seluruh pengurus Bakomstra diharapkan mampu memanfaatkan media massa maupun media digital secara maksimal untuk menyampaikan berbagai program, gagasan, dan kerja nyata Partai Demokrat kepada masyarakat.

    Melalui Bimtek ini, para peserta mendapatkan penguatan materi mengenai strategi komunikasi politik, pengelolaan media sosial, penulisan narasi, serta teknik menghadapi dinamika informasi di era digital.

    DPD Partai Demokrat Jawa Timur berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas komunikasi organisasi sekaligus memperkuat soliditas seluruh jajaran Bakomstra dalam menghadapi agenda politik ke depan.

    Dengan semangat kebersamaan dan komunikasi yang terarah, Demokrat Jawa Timur optimistis mampu menjadi motor penggerak keberhasilan Partai Demokrat di tingkat nasional.

     

  • Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Resmi Lantik 78 Pejabat, Dorong Birokrasi Profesional dan Berintegritas

    Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Resmi Lantik 78 Pejabat, Dorong Birokrasi Profesional dan Berintegritas

    Pelantikan 78 pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN. 

    Jakarta Persindo – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 78 pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (17/07/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Sebanyak 78 pejabat yang dilantik terdiri atas delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator. Pelantikan ini dilakukan sebagai implementasi strategi pengembangan sumber daya manusia melalui rotasi jabatan, perpindahan wilayah penugasan, serta pembatasan masa jabatan untuk memperluas pengalaman dan meningkatkan kapasitas aparatur.

    Dalam arahannya, Wamen Ossy menegaskan bahwa dinamika birokrasi yang terus berkembang menuntut setiap aparatur sipil negara memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya menguasai aspek administratif, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan profesional demi menjawab kebutuhan masyarakat.

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Dengan mengedepankan kejujuran, dedikasi, serta profesionalisme, para pejabat diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian ATR/BPN. “Rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier ASN agar lahir birokrat yang memiliki wawasan luas, pengalaman yang beragam, dan mampu menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks,” ujar Ossy Dermawan.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Irdian, mewakili seluruh pejabat terlantik membacakan pakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan yang disaksikan oleh Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin, serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi.

    Pelantikan turut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola organisasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

  • Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

    Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

    Menteri Nusron Tegaskan Legalitas Tanah Jadi Fondasi Ketahanan Pangan Nasional

    Malang Persindonesia.com –  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/07/2026).

    Menurut Nusron, upaya memperkuat sektor pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga harus didukung oleh sistem pertanahan yang memberikan kepastian hukum bagi para petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Dengan adanya legalitas yang jelas, lahan pertanian dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

    Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN terus menjalankan berbagai program strategis, mulai dari percepatan sertipikasi tanah, penguatan penataan ruang, hingga perlindungan lahan pertanian agar tidak mudah beralih fungsi. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan lahan produktif sebagai penopang swasembada pangan nasional. “Kami berkomitmen memastikan setiap lahan produktif memiliki kepastian hukum dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung ketahanan serta kedaulatan pangan Indonesia,” ujar Nusron.

    Panen Raya Serentak yang digelar di 43 titik di berbagai daerah di Indonesia menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam memperkuat produksi pertanian nasional. Kegiatan tersebut juga menunjukkan kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan para petani dalam mendorong peningkatan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

    Di Kota Malang, panen dilakukan terhadap sejumlah komoditas unggulan seperti padi, tebu, dan kedelai. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap program penguatan ketahanan pangan nasional.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

  • Berawal Adu Jangkrik, Tabrakan Meluas Hingga Sapu Mobil Parkir di Batur Selatan

    Berawal Adu Jangkrik, Tabrakan Meluas Hingga Sapu Mobil Parkir di Batur Selatan

    PERSINDONESIA.COM – Tabrakan beruntun tak terelakan di Jalan Raya Jurusan Kintamani-Singaraja, tepatnya sebelah selatan Pura Ulun Danu Batur, Banjar Pengubengan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada hari Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 14.22 Wita.

    Kecelakaan beruntun melibatkan Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih Dk 1570 HJ, Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Dk 2301 PY, Mobil Suzuki Pick Up Warna Hitam Dk 8872 UE dan Mobil Toyota Super Short Warna Abu-abu Metalik DK 1882 AAB.

    Baca Juga : Tabrakan Truk dan Motor Dinas Polri di Kintamani Sebabkan Seorang Polisi Alami Luka Luka

    Informasi yang terhimpun, peristiwa peristiwa berawal berawal dari Mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Dewata Samudra datang dari arah Utara menuju Selatan. Setiba di TKP (Selatan Pura Ulun Danu Batur mobil oleng ke jalur sebelah kanan jalan sementara dari arah berlawanan meluncur Sepeda Motor Scoopy yang dikendarai Ni Made Dian. Karena jarak sudah dekat tabrakan tidak bisa dihindari.

    Tak hanya itu, Sepeda Motor Scoopy yang dikendarai Ni Made Dian juga menabrak mobil Suzuki Pick Up putih yang dikemudikan oleh Jero Gede Karya yang juga datang dari arah Utara menuju ke Selatan. Selanjutnya menabrak kembali Mobil Toyota Super warna Abu-abu Metalik miliki I Nengah Budana yang sedang terparkir di sebelah timur jalan.

    Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Ni Made Dian segera di bawa ke Puskesmas Kintamani 1 sebelum akhirnya di rujuk ke RSUD Bangli guna mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dan peistiwa kecelakaan yang terjadi dalam penanganan unit Lantas Polsek Kintamani.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi Kanit Lantas Polsek Kintamani, IPTU I Nengah Bagiadnyana mengatakan setelah laporan diterima, pihaknya segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk kemudian melakukan olah TKP, mencata keterangan saksi-saksi serta melakukan pengaturan lalu lintas.

    Baca Juga : Kasus Kematian Alm Man Colik Terungkap, Pelaku Asal Satu Desa Berdalih Sakit Hati

    “Untuk pengendara sepeda motor scopy mengalami sejumlah luka-luka ringan dan telah di rujuk ke RSUD Bangli. Sementara untuk kerugian materiil mencapai Rp10 juta,” terangnya.

    Kata Bagiadnyana, untuk proses penyelidikan lebih lanjut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Unit Laka Polres Bangli. “Untuk penanganan lebih lanjut saat ini kami telah berkoordinasi dengan Unit Lakalantas Polres Bangli,” pungkasnya.(*)

  • Anggaran Miliaran Gelap Gulita Sejak 2017, Aliansi Masyarakat Munjung Agung Geruduk DPRD Tegal Tuntut Audit Investigatif BUMDes

    Anggaran Miliaran Gelap Gulita Sejak 2017, Aliansi Masyarakat Munjung Agung Geruduk DPRD Tegal Tuntut Audit Investigatif BUMDes

    Persindonedia.com Tegal – Puluhan warga Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Munjung Agung mendatangi DPRD Kabupaten Tegal untuk menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Agung Mandiri yang dinilai tidak transparan, Jumat (17/7/2026).

    Sebanyak 20 perwakilan warga diterima di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal oleh Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan desa. Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan dugaan adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

    Perwakilan Aliansi Masyarakat Munjung Agung, Bambang Panjul, menyampaikan bahwa sejak BUMDes Agung Mandiri beroperasi pada 2017 dan memperoleh Surat Keputusan (SK) pada 2022, pihak pengelola belum pernah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara resmi dalam Musyawarah Desa (Musdes).

    Selain itu, menurutnya, sejak tahun 2024 BUMDes juga tidak lagi melaksanakan Rapat Anggaran Tahunan (RAT) sebagaimana mestinya.

    Lansia Meninggal di Sawah Margasari, Polisi Evakuasi dan Dampingi Keluarga Korban

    “Masyarakat membutuhkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Kami ingin mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaan dana BUMDes selama ini,” ujar Bambang di hadapan anggota dewan.

    Warga juga menyoroti adanya penurunan setoran Pendapatan Asli Desa (PAD) dari BUMDes yang dinilai cukup signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, pada tahun 2024 BUMDes menyetorkan PAD sebesar lebih dari Rp96 juta, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut menurun menjadi sekitar Rp24 juta.

    Penurunan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait penyebab berkurangnya kontribusi BUMDes terhadap pendapatan desa dalam kurun waktu satu tahun.

    Atas kondisi tersebut, Aliansi Masyarakat Munjung Agung meminta DPRD Kabupaten Tegal mendorong Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Agung Mandiri.

    DPRD Bangli Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Dengan Sejumlah Catatan

    Selain persoalan keuangan, warga juga meminta penyelesaian secara damai terkait laporan dugaan pengrusakan fasilitas BUMDes yang sebelumnya dilaporkan oleh Direktur BUMDes kepada pihak kepolisian dan melibatkan sejumlah warga desa.

    Aliansi berharap penyelesaian perkara tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme restorative justice agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

    Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Rudi Indrayani menyatakan akan mengawal proses evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes Agung Mandiri. Dalam audiensi tersebut turut hadir perwakilan Pemerintah Desa Munjung Agung, Dispermades, dan Inspektorat Kabupaten Tegal.

    Sementara Pihak Inspektorat Saido menyatakan, akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, termasuk menelusuri penurunan setoran PAD pada tahun 2024 dan 2025.

    Bupati Kembang Cari Titik Temu Adat dan Dunia Kerja, Ibu-Ibu Jembrana Tak Perlu Lagi Pilih Ngayah atau Bekerja

    Saido juga menegaskan bahwa apabila dalam proses audit ditemukan adanya kerugian negara atau penyimpangan dalam pengelolaan dana, maka pihak pengelola wajib mengembalikan kerugian tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Audiensi ditutup dengan pernyataan Komisi I DPRD Kabupaten Tegal yang berkomitmen mengawal proses pemeriksaan agar berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur. (Karmono)