Kategori: MEDIA PERS INDONESIA

  • Kantah Gianyar Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Perkuat Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

    Kantah Gianyar Ikuti Raker Komisi II DPR RI, Perkuat Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

    Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara daring

    Gianyar Persindonesia.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar terus memperkuat komitmennya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., didampingi Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa beserta jajaran terkait, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI secara daring pada Rabu (15/07/2026).

    Rapat diawali dengan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, agenda dilanjutkan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan fokus pembahasan yang sama.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., mengatakan bahwa keikutsertaan dalam rapat tersebut merupakan bagian dari komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik.  “Melalui forum ini kami memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara serta penguatan akuntabilitas kinerja. Informasi yang diperoleh akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar I Gusti Putu Darma Astika.

    Sinergi antara pemerintah pusat dan seluruh satuan kerja di daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan arahan yang disampaikan dalam forum nasional akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

    Melalui partisipasi aktif dalam Raker dan RDP Komisi II DPR RI tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar berharap dapat terus menyelaraskan pelaksanaan program kerja dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima demi memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan kepada masyarakat.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.

  • Kementerian ATR/BPN Pertahankan Opini WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

    Kementerian ATR/BPN Pertahankan Opini WTP, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

    Jakarta – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali mendapat pengakuan. Atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian ATR/BPN pada Kamis (16/07/2026).

    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang catatan positif Kementerian ATR/BPN dengan meraih opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, sebuah indikator bahwa pengelolaan keuangan negara terus dijalankan sesuai prinsip akuntabilitas dan standar yang ditetapkan.

    Usai menerima LHP, Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, mulai dari unit kerja di tingkat pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, hingga Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama yang mencerminkan komitmen seluruh pegawai dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program kementerian.

    Meski kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK RI, Dalu Agung menegaskan bahwa capaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, seluruh rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada percepatan realisasi program dan penyerapan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, sekaligus memastikan manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

    Penyerahan opini WTP tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga yang juga menerima hasil pemeriksaan BPK RI. Dalam kesempatan itu, Sekjen ATR/BPN didampingi oleh Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, yang bersama-sama menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

     

  • Menteri Nusron Paparkan Kinerja Realisasi Anggaran ATR/BPN 2025 di Hadapan Komisi II DPR RI

    Menteri Nusron Paparkan Kinerja Realisasi Anggaran ATR/BPN 2025 di Hadapan Komisi II DPR RI

    Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan

    Jakarta Persindo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,73 persen. Capaian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).

    Pemaparan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, yang saat ini sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI. Dalam laporannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp6,40 triliun, Kementerian ATR/BPN berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp6,13 triliun, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan sepanjang tahun 2025.

    Selain menyampaikan capaian realisasi anggaran, Menteri Nusron juga menjelaskan adanya penyesuaian pagu selama tahun berjalan. Kementerian ATR/BPN memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar, disertai hibah dalam negeri senilai Rp12,79 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp22,60 miliar. Penambahan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program strategis di sektor pertanahan dan tata ruang.

    Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga mendapatkan relaksasi blokir anggaran yang dilakukan dalam dua tahap. Menurut Menteri Nusron, tahap pertama senilai Rp766,4 miliar diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai non-ASN yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara relaksasi tahap kedua sebesar Rp666,9 miliar digunakan untuk pembiayaan pegawai calon ASN, mendukung program prioritas nasional, peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang, penyediaan sarana-prasarana, hingga penguatan dukungan manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI memberikan sejumlah catatan terkait pengelolaan anggaran kementerian. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan negara yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga meminta Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui mekanisme check and balance guna mencegah potensi penyimpangan, menghindari temuan berulang, serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan program, khususnya program strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

    Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta diikuti secara daring oleh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Melalui forum tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupaten Gianyar.
    Sumber : Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
    Badan Pertanahan Nasional

  • Hadiri IIC 2026, Gubernur Koster Harapkan Kualitas Kepastian Hukum Investasi Semakin Meningkat

    Hadiri IIC 2026, Gubernur Koster Harapkan Kualitas Kepastian Hukum Investasi Semakin Meningkat

    Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026, di The Meru Sanur

    Denpasar Persindo – Gubernur Wayan Koster menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Bali tengah bergerak maju dalam mewujudkan Visi Pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”. Visi yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala-sekala. Visi ini menjadi landasan dalam menjaga Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali secara utuh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026, di The Meru Sanur, Kamis (16/7).

    Disampaikan Gubernur Wayan Koster bahwa Bali memiliki kekhasan dalam cara pandang terhadap pembangunan karena pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan, dan tata kelola yang baik, serta keharmonisan sosial.

    Dalam kerangka visi pembangunan daerah, Bali berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing melalui prinsip-prinsip keberlanjutan, penguatan tata kelola, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.

    Karena itu, ketika konferensi internasional ini membahas restrukturisasi dan kepailitan lintas batas, Pemrov Bali melihatnya sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas kepastian hukum, memperkuat efektivitas penegakan dan koordinasi antar lembaga, serta memperluas kesiapan Indonesia termasuk Bali sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi untuk berkontribusi dalam mewujudkan standar praktik internasional.

    Sesuai tema pada hari ini “Embracing the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency as a Roadmap for the Future of Restructuring & Insolvency Practice”. Tema ini sangat strategis, karena pada kenyataannya aktivitas bisnis saat ini bergerak semakin maju lintas negara. Persoalan tentang restrukturisasi dan kepailitan pun tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan lokal semata, melainkan membutuhkan standar yang kooperatif, terprediksi, dan efisien agar tercipta kepastian hukum serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

    Dalam wawancaranya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan saat ini sedang disusun regulasi dalam bentuk Undang-Undang, sehingga pemerataan dan pergeseran pembangunan ke wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dapat dilakukan, karena investasi hotel dan property di Bali sangat tinggi, dan tentu saja dalam kegiatan ini terdapat potensi permasalahan yang harus di tangani lintas negara. Sehingga Bali sebagai tuan rumah yang dipilih dapat member peran yang aktif dan bermanfaat bagi pembangunan ke depan.

    Kerangka UNCITRAL (United Nations Commission on Internasional) Model Law, pada dasarnya hadir untuk memberi jawaban pada masalah yang selama ini menjadi tantangan sebagaimana untuk memastikan proses restrukturisasi dan insolvency di satu negara dapat dipahami, dikoordinasikan, serta yang paling penting adalah dapat berjalan dengan kepastian hukum yang lebih baik ketika menyangkut keterkaitan para pihak dan aset lintas negara.

    Konferensi ini bukan sekadar pertemuan ilmiah atau diskusi teknis tetapi merupakan bagian dari upaya besar untuk memastikan bahwa sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis mampu menjawab kebutuhan zaman seperti ekonomi yang semakin terkoneksi, transaksi yang lintas negara, serta jaringan kreditur, aset, dan kepentingan yang tidak lagi berada dalam satu yurisdiksi negara saja.

    Melalui semangat “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks itu, Pemprov Bali memandang penguatan sistem restrukturisasi adalah bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif karena dunia usaha membutuhkan proses yang jelas, penanganan perkara yang profesional, serta mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian bagi kreditor, investor, debitor, dan seluruh pihak terkait.

    Sepakat dengan Gubernur Bali, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan yang di prakarsai oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini sangat penting, bahwa Indonesia harus membuka diri terkait bagaimana pelaksanaan putusan kepailitan yang bisa diterima di berbagai Negara, dan Indonesia juga mulai menyesuaikan hukum itu, dan ini adalah salah satu forum komunikasinya dengan berbagai organisasi kepailitan di Asia Pasifik.

    Sehingga dengan diterapkannya UNCITRAL (United Nations Commission on Internasional) Model Law di Indonesia kepastian hukum berbisnis di Indonesia sangat mendukung dan bisa meningkatkan nilai investasi dan meningkatkan harapan pemerintah Indonesia.

    “Yang kita butuhkan dalam iklim investasi adalah konteks yang berkaitan dengan kepastian, kepastian dalam pelayanan perijinan, dan juga kepastian dalam hal legalisasi serta hukum saat investor menjalankan bisnis di Indonesia, termasuk Bali”, ungkapnya.

    Oleh sebab itu, aspek sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting, karena perubahan kerangka hukum akan dapat efektif bila ada kesiapan standar prosedur, kemampuan teknis, dan budaya kerja yang mendukung kerja sama.(*)

  • Era Moderenisasi, Bupati Satria Dorong Koperasi Konsumen Rejeki RSUD Klungkung Terapkan Inovasi Digital

    Era Moderenisasi, Bupati Satria Dorong Koperasi Konsumen Rejeki RSUD Klungkung Terapkan Inovasi Digital

    PERSINDONESIA.COM – Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri puncak peringatan hari jadi Koperasi Konsumen (Kopmen) Rejeki ke-50, sekaligus melakukan persemian gedung baru koperasi milik dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung tersebut, pada hari Kamis (16/7/2026).

    Bupati Klungkung, I Made Satria memberikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi Kopmen Rejeki yang mampu bertahan dan terus berkembang hingga mencapai usia emas setengah abad. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata pengelolaan koperasi yang didasari komitmen tinggi, transparansi, dan rasa kekeluargaan yang erat.

    Baca Juga : Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Bupati Satria Tekanan Integritas dan Kolaboratif

    “Setengah abad bukanlah waktu yang singkat. Bertahan dan terus berkembang selama 50 tahun membuktikan bahwa koperasi ini telah menjadi saksi dan penggerak kesejahteraan bagi para anggotanya di lingkungan RSUD Kabupaten Klungkung,” ujar Bupati Satria dalam sambutannya.

    Terkait dengan peresmian gedung kantor yang baru, Bupati menegaskan bahwa fasilitas ini harus dimaknai sebagai simbol semangat baru untuk meningkatkan pelayanan. Dan pihaknya mendorong gerakan koperasi untuk mulai merambah ke arah pelayanan digital di era modern saat ini.

    Langkah ini dinilai penting agar pelayanan koperasi dapat berjalan dengan lebih cepat, mudah, dan terpercaya bagi seluruh anggota serta masyarakat di lingkungan RSUD Klungkung.

    “Oleh karena itu, diharapkan pengurus Koperasi dapat bekerja lebih profesional, akuntabel, serta mampu melahirkan inovasi usaha yang adaptif,” ungkap Bupati Satria.

    Baca Juga : Baru Dua Hari Dikubur, Bangkai Paus Bungkuk Kembali Muncul di Pantai Perancak

    Mengakhiri arahannya, ia berpesan agar seluruh pengurus dan anggota senantiasa menjaga kepercayaan (trust) yang telah dibangun selama 50 tahun terakhir, mengingat modal utama dari sebuah koperasi adalah kepercayaan anggotanya.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendukung tumbuh kembangnya koperasi yang sehat dan mandiri di wilayah Kabupaten Klungkung,” tegas Bupati Klungkung I Made Satria.(*)

  • Tabrakan Truk dan Motor Dinas Polri di Kintamani Sebabkan Seorang Polisi Alami Luka Luka

    Tabrakan Truk dan Motor Dinas Polri di Kintamani Sebabkan Seorang Polisi Alami Luka Luka

    PERSINDONESIA.COM – Seorang anggota Polri bernama Putu Ngurah Sudiatmika (53) asal Lingkungan Batur Sari Bitera, Gianyar mengalami luka-luka setelah sepeda motor Dinas jenis yamaha Vixon yang dinaikinya bertabrakan dengan Truk Isuzu dengan Nomer Polisi (Nopol) P 8098 ED di Simpang Empat Pludu, Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada hari Kamis (16/7/2026) sekitar pukul 10.30 Wita.

    Informasi yang terhimpun peristiwa bermula saat Truk Isuzu yang dikemudikan I Wayan Pustika (44), asal Banjar Dinas Yeh Mampeh, Batur Selatan melaju dari arah Payangan menuju Kintamani. Dan sesampainya di Simpang Empat Pludu (TKP) datang sepeda motor yang dikendarai korban dari arah Bayung Gede menuju Belancan.

    Baca Juga : Sempat Beraksi di Gianyar dan Klungkung, Pelarian Residivis Congkel Sadel Motor Berakhir di Penjara

    Karena saat melintas, korban diduga tidak memperhatikan situasi lalu lintas kanan dan kiri sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindari. Akibat benturan yang terjadi korban terpental hingga terjatuh ke selokan dan mengalami luka berat dan segera dievakuasi ke Puskesmas Kintamani VI untuk mendapatkan perawatan medis. Guna proses lebih lanjut lakalantas yang terjadi dilaporkan ke Polsek Kintamani.

    Saat dikonfirmasi, Kapolsek Kintamani, Kompol Dwi Puja Rimbawa membenarkan adanya lakalantas yang melibatkan anggota Polri tersebut. Lanjut disampaikan, usai menerima laporan, personel Unit Lantas Polsek Kintamani langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

    Selanjutnya, personil yang dipimpin Kanit Lantas, IPTU I Nengah Bagiadnyana melakukan pengamanan dan olah TKP, pendataan saksi serta pihak yang terlibat, sekaligus melakukan pengaturan arus lalu lintas agar situasi tetap aman dan lancar.

    “Dalam peristiwa lakalantas tersebut tidak ada korban jiwa. Namun demikian, kerugian material akibat lakalantas yang terjadi diperkirakan mencapai Rp 5 juta,” terang Kompol Dwi Puja Rimbawa.

    Baca Juga : Baru Dua Hari Dikubur, Bangkai Paus Bungkuk Kembali Muncul di Pantai Perancak

    Kata Kapolsek, pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, terutama di persimpangan jalan. Kepatuhan terhadap rambu lalu lintas merupakan kunci untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

    “Peristiwa tersebut saat ini dalam penanganan SatLantas Polres Bangli untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (*)

  • Baru Dua Hari Dikubur, Bangkai Paus Bungkuk Kembali Muncul di Pantai Perancak

    Baru Dua Hari Dikubur, Bangkai Paus Bungkuk Kembali Muncul di Pantai Perancak

    Persindonesia.com Jembrana – Belum genap dua hari dikuburkan, bangkai paus bungkuk sepanjang 7,70 meter kembali muncul ke permukaan pesisir Pantai Perancak, Kecamatan Jembrana, Kamis (16/7/2026) pagi. Bangkai mamalia laut itu diduga kembali tersingkap setelah lokasi penguburannya tergerus air laut pasang.

    Bangkai mamalia laut sepanjang 7,70 meter itu diduga kembali terlihat setelah lokasi penguburannya tergerus air laut pasang.

    Saat dikonfirmasi, Perbekel Perancak, I Nyoman Wijana, membenarkan adanya laporan warga terkait munculnya kembali bangkai paus tersebut. Menurutnya, kondisi itu terjadi karena area penguburan berada di kawasan pesisir yang rentan terkena gerusan air laut.

    Warga Grobog Wetan Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan

    “Laporan dari warga menyebutkan bangkai paus kembali muncul di permukaan pantai karena lokasi penguburannya tergerus oleh air laut pasang,” ucapnya.

    Pihaknya berharap kondisi tersebut segera mendapat penanganan dari instansi terkait. Evaluasi terhadap lokasi penguburan juga dinilai perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

    Wijana menyarankan agar penanganan satwa dilindungi, khususnya proses penguburan, dilakukan di lokasi yang lebih aman dan berada jauh dari bibir pantai.

    MPLS Berkarakter, Siswa SDN 18 Bersih-Bersih Taman Wilhelmina

    “Untuk mengantisipasi hal ini berulang, kami berharap ada penanganan agar lokasi penguburan dilakukan di area yang lebih aman, jauh dari jangkauan air laut,” tambahnya.

    Sebelumnya, bangkai paus bungkuk tersebut dikubur pada Selasa (14/7/2026), setelah menjalani proses nekropsi oleh tim gabungan yang melibatkan BPSPL Denpasar, BBRBLPP Gondol, Jaringan Satwa Indonesia (JSI), serta sejumlah instansi terkait.

    Proses penguburan dilakukan sesuai prosedur penanganan satwa liar yang dilindungi. Namun, kondisi pesisir Pantai Perancak yang dinamis membuat lokasi penguburan rentan terdampak abrasi dan pasang air laut.

    Sempat Beraksi di Gianyar dan Klungkung, Pelarian Residivis Congkel Sadel Motor Berakhir di Penjara

    Hingga Kamis pagi, pemerintah desa bersama instansi terkait diharapkan segera berkoordinasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi kembali terhadap bangkai paus tersebut guna mencegah dampak lingkungan di kawasan pantai. Ts

  • Warga Grobog Wetan Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan

    Warga Grobog Wetan Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Pastikan Tak Ada Tanda Kekerasan

    Persindonesia.com Tegal Pangkah – Seorang warga ditemukan meninggal dunia di Desa Grobog Wetan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Rabu (15/7/2026). Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan masyarakat melalui Call Center 110 Polri.

    Menerima laporan tersebut, personel Piket Pamapta I Polres Tegal langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal. Petugas kemudian berkoordinasi dengan personel Polsek Pangkah, Unit Reskrim, SPKT Polres Tegal, serta tim medis dari Puskesmas Pangkah.

    Dari hasil pemeriksaan medis awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi juga menunjukkan bahwa peristiwa tersebut diduga tidak berkaitan dengan tindak pidana.

    MPLS Berkarakter, Siswa SDN 18 Bersih-Bersih Taman Wilhelmina

    Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menyatakan tidak menghendaki dilakukan autopsi. Selanjutnya, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

    Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan, setiap laporan masyarakat yang masuk melalui Call Center 110 akan segera ditindaklanjuti oleh personel di lapangan.

    “Call Center 110 merupakan layanan kepolisian yang siap menerima laporan masyarakat selama 24 jam. Setiap informasi yang diterima akan segera direspons oleh personel di lapangan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya.

    Sempat Beraksi di Gianyar dan Klungkung, Pelarian Residivis Congkel Sadel Motor Berakhir di Penjara

    Bayu mengimbau masyarakat agar tidak ragu menghubungi Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan kejadian yang memerlukan penanganan petugas. (Red kar)

  • Gubernur Koster Libatkan 12.942 Mahasiswa Bangun Desa se-Bali melalui Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera

    Gubernur Koster Libatkan 12.942 Mahasiswa Bangun Desa se-Bali melalui Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera

    Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera

    Denpasar, Persindonesia.com – Rabu (Buda Pon, Pujut), 15 Juli 2026 – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi meluncurkan Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Rabu (15/7). Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

    Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, serta seluruh pimpinan perguruan tinggi di Bali yang telah berkolaborasi menghadirkan sebuah gerakan bersama untuk mempercepat pembangunan Bali berbasis desa melalui pengabdian masyarakat. Menurutnya, Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret untuk membumikan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

    Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Bali tidak boleh hanya berpusat di kota maupun kawasan pariwisata, tetapi harus bertumbuh dari desa sebagai pondasi utama pembangunan daerah.

    “Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya yaitu dari desa,” tegas Gubernur Koster.

    Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala dan sakala. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media.

    “Pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media,” ujarnya.

    Menurut Gubernur Koster, desa merupakan pondasi utama Bali. Di desalah kebudayaan dirawat, alam dijaga, dan manusia Bali dibentuk. Karena itu, melalui Program Desa Kerthi Bali Sejahtera, nilai-nilai luhur Sad Kerthi diintegrasikan ke dalam berbagai program kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Program ini juga menjadi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

    Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera tahun ini melibatkan 39 perguruan tinggi di Bali, dengan 12.942 mahasiswa dan 953 dosen pembimbing lapangan yang akan mengabdi di desa-desa di seluruh Bali. Gubernur menilai jumlah tersebut merupakan kekuatan intelektual yang sangat besar apabila diarahkan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.

    Kepada para mahasiswa, Gubernur Koster menitipkan empat pesan penting. Pertama, menjadi pembelajar yang rendah hati dengan hadir di tengah masyarakat untuk mendengar, memahami, dan bekerja bersama masyarakat. Kedua, menjadi problem solver yang mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan desa. Ketiga, menjadi inovator yang melahirkan berbagai terobosan sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keempat, menjadi future leader yang memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong.

    “Titiang berharap semua mahasiswa mampu meninggalkan jejak pengabdian yang nyata, bukan sekadar laporan kegiatan,” pesannya.

    Gubernur Koster menambahkan, Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali, di antaranya Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Gerakan Bali Bersih Sampah, pembatasan sampah plastik sekali pakai, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, penguatan sistem pertanian organik, penggunaan dan pemasaran produk lokal Bali, penguatan UMKM dan ekonomi desa, pelestarian adat, seni, budaya, bahasa, aksara, serta kain tenun Bali, Program Satu Keluarga Satu Sarjana, hingga berbagai program pembangunan berbasis desa lainnya. Gubernur berharap seluruh mahasiswa bersama dosen pembimbing mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa, desa adat, dan masyarakat dalam mempercepat implementasi berbagai program tersebut.

    Menutup sambutannya, Gubernur Koster optimistis gerakan kolaboratif ini akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan desa yang maju, masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang lestari, ekonomi yang berdikari, serta kebudayaan Bali yang semakin kokoh.

    “Titiang percaya, apabila gerakan ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kita akan mampu mewujudkan desa yang maju, masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang lestari, ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan Bali yang semakin kokoh,” tutup Gubernur Koster.

     

    *Kemendiktisaintek Dukung Penuh Program Gubernur Koster*

     

    Sementara itu, Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. I Ketut Adnyana, menyampaikan dukungan penuh terhadap Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera. Menurutnya, program yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Bali tersebut sejalan dengan kebijakan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendiktisaintek dalam mendorong pengabdian masyarakat yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan.

    Prof. Adnyana mengungkapkan bahwa Kemendiktisaintek dalam waktu dekat akan meluncurkan program Mahasiswa Berdampak, yang berfokus pada transformasi sosial melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.

    Ia menambahkan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap persoalan pengelolaan sampah. Karena itu, Kemendiktisaintek siap mengoptimalkan berbagai program yang dimiliki untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, termasuk pengelolaan sampah berbasis sumber dan berbagai program pembangunan daerah lainnya.

    “Kami mendukung penuh program Bapak Gubernur karena program ini sejalan dengan program yang ada di direktorat kami. Pemerintah pusat juga sangat peduli terhadap persoalan sampah. Kami siap memanfaatkan seluruh program yang kami miliki untuk mendukung berbagai program pembangunan di Bali,” ujar Prof. I Ketut Adnyana.(*)

  • Kantah Gianyar Tingkatkan Integritas Aparatur melalui Sosialisasi WBBM, Manajemen Risiko, dan Pencegahan Korupsi

    Kantah Gianyar Tingkatkan Integritas Aparatur melalui Sosialisasi WBBM, Manajemen Risiko, dan Pencegahan Korupsi

    Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

    GIANYAR – Dalam upaya memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar menggelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Implementasi Manajemen Risiko, serta Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (15/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar tersebut diikuti oleh seluruh pegawai.

    Sosialisasi menghadirkan dua narasumber dari aparat penegak hukum, yakni Kanit 3 Satreskrim Polres Gianyar, Komang Wiguna Arimbawa, S.H., serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gianyar, Arin P. Quarta, S.H., M.H.. Keduanya memberikan pemahaman mengenai pentingnya membangun budaya antikorupsi, penerapan manajemen risiko, serta penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sipil negara.

    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, I Gusti Putu Darma Astika, S.SiT., M.H., mengatakan, pembangunan Zona Integritas harus diwujudkan melalui komitmen nyata seluruh pegawai, bukan sekadar memenuhi indikator penilaian.  “Integritas merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang profesional. Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

    Penerapan manajemen risiko juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya organisasi yang adaptif dan mampu mengantisipasi berbagai potensi kendala dalam pelaksanaan tugas.  “Dengan memahami potensi risiko sejak awal dan menerapkan langkah mitigasi yang tepat, kualitas pelayanan akan semakin baik sekaligus meminimalkan terjadinya penyimpangan. Kami berkomitmen terus memperkuat tata kelola organisasi agar sejalan dengan semangat reformasi birokrasi,” tambahnya.

    Melalui kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar seluruh jajaran semakin memahami pentingnya penerapan prinsip integritas, pengendalian risiko, serta pencegahan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

    Redaksi Persindo & Humas ATR/BPN Kabupatan Gianyar.