Persindonesia.com Jembrana – Selama 2 tahun terakhir Kabupaten Jembrana mengalami defisit, akhirnya bisa diturunkan, yang sebelumnya tembus mencapai angka sebesar Rp 95 miliar sampai sebesar Rp 106 miliar, kini berhasil ditekan sampai di angka Rp 40 miliar. Hal tersebut terungkap saat Rapat Bangar DPRD Kabupaten Jembrana.
Saat dikonfirmasi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengatakan, selama 2 tahun terakhir menurut Sri pelaksanaan APBD di Kabupaten Jembrana dianggap kacau lantaran defisit terlalu tinggi. Sementara pendanaan PAD tidak tercover untuk mendanai. “Untuk di tahun 2024 ini saat pembahasan APBD perubahan sepat kita menimbulkan semua program untuk menyesuaikan anggaran yang ada, sampai seperti itu kita menyiasati,” terangnya. Selasa (19/11/2024).
Pengendara Motor Tabrak Tiang Baliho Hingga Tewas di Mendoyo
Akhirnya, lanjut Sri, dalam pembahasan APBD tahun 2025, pihaknya mengambil kebijakan untuk menurunkan angka angka defisit sesuai aturan yang ada. Setelah dicetuskan awal dalam rapat-rapat kecil ternyata ide tersebut disusul dengan munculnya PMK 70 tahun 2024 terkait dengan batasan defisit yang ada. Kalau di Jembrana menurut PMK 70 tahun 2024 hanya 3,55 persen jadi di angka Rp 40 miliar.
“Kami bertekad menurunkan defisit sampai angka Rp 40 miliar dari estimasi kemarin yang dipasang sebesar dari Rp 95 miliar sampai Rp 106 miliar. Harapan kami dengan bisa memasang defisit sesuai kemampuan kita karena prognosa daripada silva kita hanya Rp 33 miliar. Kalau silva Rp 33 miliar kalau kita pasang defisit sebanyak Rp 1.6 miliar apa yang akan terjadi di tahun 2025,” ucapnya.
Lebih lanjut Sri mengatakan, ketika di pasang sebanyak Rp 40 miliar saat tahun berjalan pihaknya berharap ada penambahan pendapatan. “Semoga nanti ada penambahan baik dari PAD dan lain-lain atau dari hasil pajak, kalau sudah ada penambahan nanti kan bisa surplus, surplus itu yang akan kita pergunakan untuk menambah kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa pasang di perubahan nantinya. Yang penting kita buat sehat terlebih dahulu APBD,” harapannya.
Disinggung terkait hutang yang ada di APBD Jembrana, Sri mengaku, memang Kabupaten Jembrana masih memiliki hutang. “Memang ada hutang dan beberapa program tidak terbayarkan, seperti contoh perbaikan jalan karena transfer pusat belum turun, kalau yang lainnya sampai saat ini aman, hanya ada beberapa yang pencairannya masih menunggu,” terangnya. TS
